Beritariau.com Pekanbaru - Disebut gagap. Kata itu disampaikan Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Roni Pasla SE, yang ditujukan untuk Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakatnya.

Menurutnya, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, seluruh perekonomian masyarakat sudah terpuruk dan mengalami krisis berkepanjangan. Tentunya, dengan kondisi itu perhatian besar kemanusiaan pemerintah sangat dinantikan.

Namun, dalam perjalanan itu, bansos yang diharapkan baik tahap awal dan tahap kedua, juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan alias sama saja dan tidak jauh berbeda menurut pembagian warga yang terdampak.

Bahkan, untuk menghindari amukan dan protes warga soal pembagian bansos, warga yang dipilih dengan kuota terbatas tersebut, disuruh mendatangi kantor lurah di wilayah masing-masing.

"Terlihat sekali ketidaksiapan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak covid-19, mulai dari pendataan sampai penyaluran," Kata Roni, kepada beritariau.com, Minggu (10/04/2020).

Disebutkannya lagi, kondisi kekacauan terhadap bansos selama PSBB ini berlangsung, perlu dicarikan solusi yang terbaik. Hal yang paling vital adalah, memperhatikan kelangsungan ekonomi masyarakat.

"Ingat, Pekanbaru adalah Kota Perdagangan dan Jasa. Ketika aktifitas perdagangan dan jasa terganggu dan lumpuh, maka sudah dipastikan ekonomi masyarakat juga terganggu dan lumpuh," jelasnya.

Penerapan PSBB sedari awal harusnya tetap memperhatikan aspek perekonomian masyarakat. Jika melihat kemampuan dan kondisi keuangan Pemko Pekanbaru yang terjadi saat ini.

"Harusnya ini (perekonomian,red) penting menjadi kajian pemerintah ditengah ketidakmampuan jaminan bantuan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat terhadal sembako. Dan inj sebuah konsekuensi logis dari sebuah pengambilan kebijakan," pungkasnya. [Bam]