Beritariau.com Pekanbaru - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Hanura NasDem, H Suherman, mengaku bingung dengan penerapan kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Pemko Pekanbaru kepada warga yang terdampak di masa PSBB saat ini.

Kebingungan itu dilihatnya saat 15,625 paket sembako, baru 24 kelurahan yang didistribusikan. Bahkan dari kelurahan itu, ada beberapa kelurahan yang mengadakan penolakan karena data yang diusulkan RT/RW tidak sesuai dengan yang disalurkan.

"Jadi ada 59 kelurahan yang belum di distribusikan oleh Pemko saat ini. Bahkan sudah memasuki PSBB tahap 2. Apa yang sebenarnya terjadi sama Pemko," Kata Suherman, kepada beritariau.com, Selasa (05/05/2020).

Pada dasarnya, DPRD Kota Pekanbaru, setuju dengan penerapan PSBB yang sedang berjalan saat ini. Namun tentunya, sebelum itu diberlakukan tentu harus ada persiapan yang matang.

"Kita nggak mau dengar lagi alasan apapun. Jangan sampai ada warga tak makan karena diberlakukannya PSBB ini," jelasnya.

Bahkan di PSBB tahap 2 saat ini, sudah ada usulan RT/RW yang di data berjumlah 132 ribu KK. Data itu katanya, diluar PKH, BPNT dan DTKS. Lucunya, Pemko Pekanbaru, melakukan verifikasi menjadi 30 ribu KK.

"Kalau begini hasilnya yang kita takutkan akan terjadi penolakan ulang lagi. Kita mintak Pemko tolong tindaklanjuti yang udah di data RT/RW," pintanya.

Bekerja tanpa pamrih, RT/RW meski tanpa diberikan intensif terus berusaha membantu warganya yang terdampak Covid-19 atas kebijakan dan penerapan PSBB oleh Pemko Pekanbaru.

"Saya dapat informasi RT/RW dipanggil lagi di kelurahan untuk mendata warga yang terdampak Covid-19. Yang jadi pertanyaan saya, data apa lagi yang diminta ini," pungkasnya. [Bam]