Beritariau.com Pekanbaru - Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap I, Sabtu (02/05/2020) akhirnya menyetujui perpanjangan tahap II.

Rapat yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi, sebagai pihak yang mewakili tim gugus tugas covid-19, juga didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ingot Ahmad Hutasuhut, Plt Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Amin dan Kepala BPBD Kota Pekanbaru, Zarman Candra.

Rapat dipimpin ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Nofrizal, beserta sejumlah anggota dewan lain.

Dari pantauan, satu persatu dewan mencecar pertanyaan kepada pihak Pemko Pekanbaru yang hadir. Mereka meminta pemerintah segera menggesa penyaluran bantuan yang sesuai dengan pendataan RT/RW, jika PSBB tahap II ini tetap dilakukan.

Selain itu, persoalan distribusi data, refocusing anggaran, dan model distribusi juga dipertanyakan saat rapat tengah berlangsung membahas permasalahan rakyat itu.

Menarik dalam pembahasan ini justru kalangan dewan menyebutkan jika Pemko Pekanbaru telah berhasil menerapkan PSBB tahap awal meski tanpa mengeluarkan modal dengan sejumlah persoalan penderitaan masyarakat yang terdampak covid-19 di Pekanbaru.

"Hanya bermodal dengkul, pemko sudah bisa menerapkan PSBB kemarin, dan dibuktikan dari apa yang sudah berjalan. Ini luar biasa," kata Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PKS, Muhammad Isa Lahamid.

Sementara, Anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi PAN, Roni Pasla, dalam rapat itu juga menyampaikan PSBB tahap awal sudah berjalan ditengah data yang tidak tervalidasi serta bantuan yang tak sesuai dengan yang diharapkan.

"Memang bantuan itu turun, tapi banyak tak tersalurkan karena banyak mendapat penolakan dari masyarakat," jelasnya.

Soal anggaran yang digeser di setiap OPD juga disebutkannya belum ada menandakan penampakan laporan. Berapa yang sudah dibelanjakan, lalu digunakan untuk kebutuhan apa dan lainnya.

"Harusnya sudah di ekpos secara transparan, bahkan anggaran yang sudah di salurkan Pemko tidak ada. 100 ton beras kemarin kan beras cadangan Pemerintah," papar Roni.

Roni tidak mempersoalkan Pemko memperpanjang PSBB di tahap II ini. Sebab, upaya itu dinilainya sebagai upaya yang bagus untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dalam hal ini, dewan memberi apresiasi namun ada catatan yang harus dilakukan.

"Pemko harus bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak covid-19," pinta Anggota DPRD Pekanbaru Dapil V Tampan ini.

Persoalan validasi data memang menjadi akar dari permasalahan gejolak bansos yang terjadi di masa PSBB sejak diberlakukan. Harusnya, dengan kebijakan yang berjalan itu, semua persiapan harus dimatangkan.

"Ketika PSBB jalan, bantuan sudah didistribusikan, dan dipetakan skala prioritas wilayah," sebutnya.

Kebijakan PSBB katanya adalah persoalan jumlah penyebaran virus yang semakin hari semakin meningkat di pusat ibukota Provinsi Riau ini. Penanggulangan itu, diharapkan tidak dilakukan setengah hati.

"Kesannya dipaksakan. Terbukti kita tidak siap dalam segala hal, ini harus jadi perhatian untuk PSBB kedua," harapnya.

Wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal, berharap Pemko Pekanbaru melalui gugus tugasnya transparan. Terutama dalam menyikapi persoalan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD hal itu menjadi pekerjaannya di parlemen.

"Progres dan informasi terbaru soal covid-19 ini harus di sampaikan kepada masyarakat. Catatan kita semua persoalan di PSBB I harus diselesaikan, dan jangan ada lagi terjadi di PSBB II," ujar Nofrizal.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani, melihat jika persoalan ini harus dilakukan dengan serius dan profesional.

"DPRD hanya menjalankan tugas. Soal kendala keuangan, tentu ini dibicarakan bersama dicarikan solusi. Kita siap bantu," tutupnya. [Red]