Beritariau.com Pekanbaru - Pelatihan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi perhatian utama saat warga menghadiri reses DPRD Kota Pekanbaru, Hj Sri Rubiyanti SIP, di Jalan Kaharudin Nasution RT 03 RW 02 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Jum'at (06/03/2020) sore.

Aspirasi itu datang dari warga RT 03, Citra, yang ingin sekali mengembangkan keilmuannya dan mengetahui bagaimana prosedur dan tata cara pelatihan bagi UMKM agar bisa diterima dan direalisasikan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

"UMKM merupakan salah satu pilar yang dapat menggerakan ekonomi rakyat, yang kita tahu aktivitasnya kedepan akan menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian," Kata Citra dalam aspirasinya itu.

Sementara itu, warga lainnya, Novrita, mengeluhkan adanya pengurangan insentif bagi kader Posyandu di RW 02 Kelurahan Air Dingin. Dia berharap, agar kader posyandu menjadi perhatian kedepannya karena merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan.

"Kita heran, insentif bukan bertambah malah dikurangi dari 12 bulan menjadi 9 bulan," cetus Novrita.

Sebelum menjawab permintaan aspirasi masyarakat itu, Sri Rubiyanti memperkenalkan diri bahwa di periode kedua saat ini dirinya dipercaya oleh Partainya (Gerindra) duduk di Komisi II DPRD Kota Pekanbaru. Komisi II fokus membidangi masalah perekonomian, Pasar dan UMKM.

Mengenai pertanyaan prosedur pelatihan dan pembentukan UMKM, Politisi dari Partai Gerindra ini menyebutkan ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar aspirasi UMKM yang di minta dapat dibantu melalui APBD Kota Pekanbaru. 

"APBD tidak membantu individu tapi kelompok. Syaratnya punya kelompok 5-10 orang. Kalau sudah punya kelompok nanti akan diteruskan ke Dinas terkait. Seperti di RW 07 yang sudah punya kelompok budidaya ikan," ucapnya.

Mengenai insentif kader posyandu, Sri menyebutkan jika saat ini APBD dari Kota Pekanbaru mengalami rasionalisasi. Saat ini, Pemko terfokus pada program prioritas. 

"Bicara insentif berarti yang perlu kita ketahui adalah ketersediaan anggaran di daerah. Saat ini program startegis yang dikosentrasikan," jelasnya. 

Sementara di RW 08, reses Sri Rubiyanti yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ginda Burnama, ST menyerap aspirasi infrastruktur yang ada di Jalan Penerbangan serta lamanya percetakan KTP Elektronik serta insentif RT/RW yang tak kunjung dicairkan.

Termasuk permintaan perbaikan drainase. Untuk pengerjaan fisik, Anggota Komisi II ini juga mengatakan jika sudah ada beberapa pengerjaan fisik yang sudah dikerjakan maupun yang dicantumkan dalam aspirasi. Selain itu, dia juga menjelaskan jika kedepan, kegiatan fisik menggunakan sistem koordinat karena menggunakan sistem aplikasi e-Pokir.

"Jadi kalau ada aspirasi fisik, difoto dulu. Akan dilihat titiknya dimana. Ada atau tidak pekerjaan fisik yang ingin dikerjakan itu. Untuk pekerjaan fisik yang berskala besar, keuangan APBD Kota dipastikan tidak akan mencukupi. Kita upayakan sharing ke DPRD Provinsi Riau," tutupnya. [Bam]