Beritariau.com Pekanbaru - Anggaran di APBD Kota Pekanbaru disebutkan oleh DPRD saat ini sedang mengalami masalah besar. Hal ini menuai banyaknya keluhan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Pekanbaru.

"Tidak perlu kita sembunyikan lagi yang sedang bermasalah. Ada ratusan miliar tunda bayar dan harus dilakukan efisiensi kedepannya. Proyek-proyek atau kegiatan yang tidak penting ini harus ditunda," Kata Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani, saat menghadiri acara Forum Perangkat Daerah (FPD) yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Pekanbaru di Kantor Kesbangpol Pekanbaru, Rabu (26/02/2020).

Hamdani menjelaskan dalam agenda yang dihadirinya ini merupakan pembahasan tahapan awal penyusunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Jadi ini untuk mensinergiskan Renja dari Dinas. DPRD Pekanbaru diundang karena di DPRD ada juga beberapa usulan dari masyarakat yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan selaku OPD Pemko Pekanbaru sebelum nanti menjadi RKPD untuk proses APBD 2021," ujar Hamdani.

Politisi PKS ini juga menjelaskan bahwa DPRD dalam hal ini memberikan masukan dan juga gambaran untuk menyempurnakan visi misi Walikota dan Walikota Pekanbaru.

"Tentunya dalam melayani kesehatan perlu cepat memberikan respons dan lebih peka dalam melayani kesehatan masyarakat. Untuk mendapatkan solusi seluruh persoalan kesehatan di Kota Pekanbaru, perlu adanya komitmen dari seluruh pihak terkait,” kata Hamdani.

Sementara Plt Kepala Dinas Kesehatan Pekanbaru, Muhammad Amin, mengungkapkan, bantuan dan dukungan pihak DPRD, Dinkes Pekanbaru akan lebih memperkuat serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurutnya memang selayaknya anggota dewan menyuarakan keluhan masyarakat. Ia menyatakan siap untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui program-program yang dikucurkan pemerintah.

“Semoga kedepan dengan bantuan dan dukungan dari pihak DPRD, kami akan lebih kuat dalam segala hal. Sehingga kami bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tandasnya. [Red]