Beritariau.com Pekanbaru - Hampir semua fraksi yang ada di DPRD Kota Pekanbaru, menilai saat ini pengelolaan keuangan daerah tergolong rendah dan penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga masih lemah. Pemko Pekanbaru diminta mencari solusi lain dalam upaya peningkatan PAD ditengah rasionalisasi anggaran.

Semuanya terungkap saat DPRD Kota Pekanbaru, menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2016 dan Ranperda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (06/07/17).

Usai paripurna, Sekretatis Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, M Noer, menanggapi bahwa pada prinsipnya dia Pemko Pekanbaru menyetuji Ranperda tersebut dengan catatan.

"Perda ini kan amanah UU. Tapi bagaimanapun juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan harus mengikuti peraturan yang  berlaku," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono yang memimpin jalannya paripurna, mengatakan, dari persoalan dan pandangan umum yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi tersebut, memang masih banyak legislator di DPRD mempersoalkan masalah PAD.

"Permasalahan tidak tercapainya PAD menjadi sorotan teman-teman di DPRD," jelasnya.

Untuk itu, Politisi Demokrat ini meminta setiap Organisasi Kepala Daerah (OPD) untuk dapat menggenjot PAD pada sektor-sektor yang dianggap memiliki potensi retribusi PAD yang besar.

"Setiap OPD harus bekerja dan menggenjot PAD, agar pembangunan di Kota Pekanbaru dapat terlaksana dengan baik di tengah rasionalisasi anggaran dari pusat," pungkasnya. [bam]