Beritariau.com Pekanbaru - Meskipun Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dihujani defisit anggaran dan hutang, alasan rasionalisasi bukanlah pilihan tepat bagi pemerintah untuk merumahkan tenaga kontrak. Sebab, hal ini menyangkut kelangsungan hidup orang banyak.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Hotman Sitompul, kepada wartawan, Kamis (12/01/17). Dia mengatakan, ditengah minimnya anggaran, terendus isu adanya wancana untuk merumahkan para honorer. Kalangan DPRD yang mendengar kabar tersebut langsung memmberi respon.

"Dengan adanya pengurangan tenaga honorer ini tentunya akan berdampak buruk, karena menyangkut hidup orang banyak yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan tersebut," ucap Hotman, Kamis, (12/01/17).

Hotman juga menyarankan agar Pemko Pekanbaru dapat meneliti jika ingin melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para honorer tersebut. Pemko harus dapat melihat lebih jeli, dan jika tidak ada cara lain selain melakukan pemutusan hubungan kerja tersebut dipersilahkan.

"Tetapi kami menilai ini perlu dievaluasi jika itu perlu ditunda kenapa tidak, seperti belanja dinas dan perjalanan dinas yang tidak penting itu saja yang ditiadakan atau ditunda dan uangnya dapat digunakan untuk pembayaran honorer," tuturnya.

Untuk itu, dia berharap kepada seluruh anggota DPRD Kota Pekanbaru jika ada pembahasan-pembahasan terkait hal tersebut setiap komisi harus membuka lembaran-lembaran tentang hal itu apa yang tidak penting kita tunda saja, kita ganti dan hilangkan.

"Pemko harus memikirkan nasib orang banyak. Jadi kita tidak ingin akibat pengurangan honorer nantinya dapat menimbulkan tingkat pengangguran yang tinggi dan semakin meningkatnya tindak kriminalitas," pungkasnya. [bam]