Beritariau.com, Pekanbaru - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memprediksi, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2016, hanya mampu terealisasi 67 persen saja atau sebesar Rp6,94 triliun.

Angka tersebut dihitung dari total belanja daerah sebesar Rp10,36 triliun setelah perubahan APBD 2016 dengan potensi Silpa mencapai Rp3,41 triliun.

"Prediksi ini mendekati realisasi serapan APBD tahun 2015 yaitu sebesar 68 persen setelah audit. Ini menunjukan bahwa pemerintah tidak becus mengelola uang rakyat dan mengabaikan kehidupan masyarakat yang layak seperti terbebas dari bencana asap akibat kebarakan hutan dan lahan yang belum lama ini terjadi. Apalagi dengan diturunkan anggaran penanganan karhutla pada perubahan APBD 2016," ujar Koordinator Fitra Provinsi Riau, Usman dalam rilis yang diterima Selasa (4/10/2016).

Usman juga menambahkan, total belanja pemerintah Provinsi Riau tahun 2016 senilai Rp 10.36 triliun. Atau 40 persen dari total belanja seluruh kabupaten/kota se-Riau sebesar Rp26,78 triliun.

"Artinya, pemerintah provinsi dalam pengelolaan keuangan daerah belum menunjukkan kinerja membaik, bahkan semakin buruk. Oleh karna itu, pemerintah provinsi harus mengalokasikan dan memperbesar bantuan keuangan terhadap desa guna untuk mempercepat penyerapan anggaran sampai akhir tahun 2016," ungkapnya.

Oleh karena itu perlu pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pemerintah seharusnya melihat fakta dari tahun sebelumnya yaitu Riau yang dilanda bencana asap begitu dahsat dengan kerugian yang besar.

Sehingga pemerintah harus lebih memprioritaskan anggaran tersebut untuk kegiatan-kegitan yang berdampak terhadap masyarakat banyak. Misalnya merealokasikan anggaran yang tidak terpakai untuk kegiatan penanganan karhutla, baik melalui belanja langsung SKPD terkait maupun melalui skema bantuan keuangan terhadap pemerintah desa. [red]