BPJS Ketenagakerjaan Duri Dorong Perlindungan Pekerja Perkebunan Sawit
Beritariau.com, DURI — BPJS Ketenagakerjaan Cabang Duri mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis. Hal ini dinilai penting mengingat aktivitas perkebunan memiliki risiko kecelakaan kerja yang perlu diantisipasi melalui perlindungan jaminan sosial.
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis di Stories Coffee & Eatery, Jalan Desa Harapan, Duri, Rabu (18/11/2026).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Duri, Alwani Fitra Jaya, mengatakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan perlu menjangkau seluruh pekerja di sektor perkebunan, termasuk pekerja harian lepas, pekebun mandiri, dan pekerja rentan yang belum mendapatkan perlindungan.
"Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kebutuhan penting bagi pekerja perkebunan kelapa sawit. Aktivitas di sektor ini memiliki berbagai risiko kecelakaan kerja. Karena itu, kami mendorong agar seluruh pekerja, baik yang bekerja di perusahaan maupun pekerja mandiri dan harian lepas, mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan," ujar Alwani.
Dia menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang memberikan perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun meninggal dunia.
Melalui JKK, peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, serta manfaat santunan sesuai ketentuan. Sementara JKM memberikan santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
Menurut Alwani, perluasan perlindungan pekerja perkebunan sawit membutuhkan sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, serta pihak terkait lainnya. Pendataan pekerja juga menjadi bagian penting agar kelompok pekerja yang belum terlindungi dapat teridentifikasi dan didaftarkan.
"Harapan kami, melalui rapat koordinasi ini terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh pihak untuk memperluas kepesertaan. Jangan sampai pekerja yang setiap hari memiliki risiko dalam menjalankan pekerjaannya justru belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," tambahnya.
BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong optimalisasi perlindungan bagi pekerja rentan melalui dukungan pemerintah daerah, termasuk pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan penguatan koordinasi tersebut, diharapkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis semakin luas, sehingga pekerja dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih tenang dan keluarganya memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko sosial ekonomi.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Sevnur SST MT menyebutkan pihaknya menginisiasi rapat koordinasi tersebut sebagai upaya memperkuat sinergi dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor perkebunan kelapa sawit.
"Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan semakin optimal sehingga perlindungan bagi pekerja di sektor perkebunan dapat diperluas dan dilaksanakan secara berkelanjutan," ungkapnya.
Rapat koordinasi ini juga menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman serta membahas langkah-langkah yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit di Kabupaten Bengkalis. (*)

