Parlindungan: Kepsek dan Guru Pintar Mendidik, Urusan Hukum Percayakan kepada Ahlinya

Parlindungan: Kepsek dan Guru Pintar Mendidik, Urusan Hukum Percayakan kepada Ahlinya

Beritariau.com, PEKANBARU - Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Provinsi Riau, Dr. Parlindungan, SH. MH., mengingatkan seluruh kepala sekolah dan guru agar semakin bijak, memahami hukum, serta tidak mengambil langkah sendiri ketika menghadapi persoalan hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di lingkungan pendidikan.

Pesan tersebut disampaikan Dr. Parlindungan saat menjadi pemateri dalam kegiatan Penyuluhan Hukum bagi seluruh Kepala Sekolah SMA Negeri dan SLB se-Kabupaten Kampar yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMAN/SLB Kabupaten Kampar, Selasa, 17 November 2026, bertempat di SMA Negeri 2 Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua MKKS SMAN/SLB Kabupaten Kampar, Dr. M. Hendra Yunal, S.Pd.I., M.Si., Kepala SMA Negeri 2 Tambang, H. Afrizal, S.Ag., M.Pd., serta seluruh kepala sekolah SMA Negeri dan SLB se-Kabupaten Kampar.

Dalam pemaparannya, Parlindungan menegaskan, bahwa kepala sekolah dan guru harus memiliki kesadaran hukum yang baik. Sebab, dalam menjalankan tugas pendidikan, tidak tertutup kemungkinan muncul berbagai persoalan yang bersinggungan dengan hukum, baik persoalan administrasi, kepegawaian, pengelolaan anggaran, hubungan kerja, maupun persoalan yang berpotensi masuk ke ranah pidana dan perdata.

"Kalau ada permasalahan hukum yang timbul di sekolah, jangan kepala sekolah atau guru tampil dan menghadapi sendiri tanpa memahami persoalan hukumnya. Saya berharap manfaatkan jasa advokat atau penasihat hukum yang memang memiliki keahlian dan kompetensi dalam menangani persoalan hukum," tegas Parlindungan.

Kata Parlindungan, di organisasi PGRI Riau terdapat badan yang namanya LKBH PGRI, badan ini sebagai pengacaranya para guru-guru yang tergabung dalam PGRI. 

"LKBH PGRI ini memiliki anggota yang lebih dari 90 persennya adalah advokat yang siap membantu guru-guru atau sekolah-sekolah yang terbentur permasalahan hukum," tegas Parlindungan yang juga dosen ilmu hukum ini. 

Menurutnya, sebagian besar kepala sekolah dan guru tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, khususnya dalam memahami hukum acara, baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana. Padahal, menghadapi suatu persoalan hukum bukan hanya membutuhkan pemahaman mengenai substansi permasalahan, tetapi juga harus mengetahui prosedur, mekanisme, hak, kewajiban, serta strategi hukum yang tepat.

Parlindungan juga menjelaskan, bahwa seseorang bisa saja memahami bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan, tetapi belum tentu memahami bagaimana cara membuktikan dan mempertahankan haknya secara benar menurut ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dari orang yang memang memiliki keahlian di bidang tersebut.

"Tempatkan sesuatu pada ahlinya. Sepintar-pintarnya kita, tentu ada keterbatasan kemampuan dalam bidang lain. Kepala sekolah adalah ahli dalam mengelola dan memimpin satuan pendidikan, guru memiliki keahlian dalam mendidik dan mengajar. Namun, ketika berhadapan dengan persoalan hukum, tentu ada bidang keahlian tersendiri yang harus dipercayakan kepada ahlinya, yaitu advokat," ungkapnya.

Parlindungan kemudian memberikan sebuah perumpamaan sederhana agar mudah dipahami oleh seluruh peserta penyuluhan.
"Sama halnya kita mengetahui bagaimana cara membangun sebuah rumah. Tetapi, karena kita tidak memiliki latar belakang sebagai arsitek maupun tukang bangunan, apakah kemudian kita harus mencoba membangun rumah sendiri tanpa mempercayakan pekerjaan tersebut kepada orang yang ahli? Tentu tidak. Kita harus mempercayakan pembangunan rumah kepada orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Begitu juga dengan persoalan hukum, percayakan penanganannya kepada advokat yang memahami hukum dan mekanisme penyelesaiannya," jelas Parlindungan yang juga Sekretaris DPC PERADI SAI Pekanbaru.

Lebih lanjut, Parlindungan mengingatkan, bahwa kepala sekolah dan guru jangan sampai salah mengambil tindakan ketika menghadapi persoalan hukum. Keinginan untuk menyelesaikan persoalan secara cepat, tanpa konsultasi dan pertimbangan hukum yang memadai, justru berpotensi menimbulkan persoalan baru yang lebih besar.

Menurut Parlindungan, langkah paling bijak adalah melakukan konsultasi hukum sejak dini, bahkan sebelum suatu persoalan berkembang menjadi sengketa atau perkara hukum. Dengan demikian, kepala sekolah dapat mengetahui batas kewenangan, memahami risiko hukum dari setiap kebijakan, serta mengambil keputusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia juga menekankan, bahwa melek hukum bukan berarti kepala sekolah dan guru harus menjadi ahli hukum. Namun, mereka harus memiliki pemahaman dasar mengenai hukum, mengetahui tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, memahami hak-haknya ketika menghadapi persoalan hukum, serta mengetahui ke mana harus meminta bantuan ketika membutuhkan perlindungan hukum.

"Jangan menunggu sampai dipanggil aparat penegak hukum atau sampai menjadi pihak dalam suatu perkara baru mencari pendampingan hukum. Konsultasi dan pencegahan sejak awal jauh lebih baik. Jangan pula karena merasa takut menghadapi persoalan hukum, kemudian mengambil keputusan yang justru merugikan diri sendiri. Pahami hak dan kewajiban, bersikap kooperatif, dan tetap ikuti prosedur hukum," tambahnya.

Dalam perihal penegakan dan perlindungan hukum terutama di lingkungan sekolah, PGRI Provinsi Riau juga telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum dengan Polda Riau dan Kejati Riau. Sehingga dalam kesempatan tersebut, Parlindungan mengajak seluruh kepala sekolah untuk membangun budaya sadar hukum di lingkungan pendidikan. Sekolah harus menjadi tempat yang tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kesadaran terhadap aturan dan hukum.

Ia berharap penyuluhan hukum tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kepala sekolah dalam menjalankan tugas kepemimpinan dan pengelolaan satuan pendidikan.

Sementara itu, Ketua MKKS SMAN/SLB Kabupaten Kampar, Dr. M. Hendra Yunal, S.Pd.I., M.Si., bersama seluruh peserta diharapkan dapat menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk meningkatkan pemahaman hukum dan memperkuat perlindungan bagi kepala sekolah maupun tenaga pendidik dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Parlindungan menutup pemaparannya dengan mengingatkan bahwa profesi kepala sekolah dan guru merupakan pekerjaan mulia yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Namun, kemuliaan profesi tersebut juga harus diiringi dengan pemahaman hukum agar setiap kebijakan dan tindakan di lingkungan sekolah tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.

"Guru dan kepala sekolah harus fokus mendidik, mengajar, membangun karakter, dan mencerdaskan anak bangsa. Jangan sampai energi dan konsentrasi untuk memajukan pendidikan justru habis karena persoalan hukum yang sebenarnya bisa dicegah atau ditangani dengan pendampingan yang tepat. Bijak dalam bertindak, melek hukum, dan jangan ragu menempatkan persoalan hukum kepada ahlinya," tutup Dr. Parlindungan. (*)