Bawa Inisiatif GREEN for Riau ke COP31 Turki, Pemprov Riau Dorong Keadilan Iklim

Bawa Inisiatif GREEN for Riau ke COP31 Turki, Pemprov Riau Dorong Keadilan Iklim

Beritariau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membawa pengalaman pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat ke panggung konferensi iklim dunia Conference of the Parties (COP31) di Antalya, Turki. Melalui inisiatif GREEN for Riau, pemerintah daerah memaparkan langkah konkret dalam mendorong keadilan iklim melalui perlindungan ekosistem, pelibatan masyarakat, dan pembagian manfaat ekonomi karbon.

Pengalaman tersebut disampaikan Kepala Bappeda Riau, Purnama Irawansyah, bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, Muhammad Job Kurniawan, dalam forum pendamping bertajuk Justice You Can Prove: From Principle to Practice in Climate Governance across the Global South di OPEC Fund Pavilion, Blue Zone COP31, Senin (16/11/2026).

Purnama menegaskan, pembangunan rendah karbon tidak boleh hanya berorientasi pada penurunan emisi. Lebih dari itu, kebijakan iklim harus menjamin perlindungan hak masyarakat, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta pembagian manfaat yang adil.

"Di Riau, kami memilih untuk mendahulukan keadilan sejak tahap persiapan, bahkan sebelum hasil pengurangan emisi diklaim," ujarnya.

GREEN for Riau yang diluncurkan pada 8 Mei 2025 merupakan program persiapan REDD+ berbasis yurisdiksi dengan standar ART-TREES. Program ini dikembangkan untuk mendukung perlindungan hutan dan gambut sekaligus memastikan masyarakat sekitar kawasan memperoleh manfaat dari upaya pengurangan emisi.

Pendekatan tersebut dinilai penting mengingat Riau memiliki sekitar 4,9 juta hektare ekosistem gambut dengan jumlah penduduk mencapai 6,5 juta jiwa. Ketergantungan ekonomi terhadap pemanfaatan lahan selama beberapa dekade juga menghadirkan tantangan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap.

Dalam forum tersebut, Purnama memaparkan empat langkah utama yang menjadi fondasi pelaksanaan GREEN for Riau.

Pertama, pemetaan masyarakat yang berpotensi terdampak program. Pada wilayah penghitungan kinerja REDD+ seluas sekitar 2,6 juta hektare, telah teridentifikasi lebih dari 800 desa, 138 komunitas adat, dan 141 kelompok perhutanan sosial.

Kedua, penguatan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Proses ini melibatkan masyarakat adat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat sipil.

Ketiga, penguatan perlindungan sosial dan lingkungan serta mekanisme pengaduan. Pada September 2026, GREEN for Riau meluncurkan situs informasi publik dan mekanisme Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM) sebagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan memantau penyelesaiannya.

Keempat, penyusunan mekanisme pembagian manfaat atau Benefit Sharing Mechanism (BSM). Melalui konsultasi multipihak, Riau menargetkan sekurang-kurangnya 80 persen pendapatan karbon disalurkan kepada masyarakat lokal, masyarakat adat, dan pemerintah daerah.

Job Kurniawan menambahkan, keterlibatan lembaga adat, termasuk Lembaga Adat Melayu Riau, menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Hutan adat yang telah memperoleh pengakuan hukum, seperti Imbo Putui di Kabupaten Kampar, juga masuk dalam cakupan penerima manfaat.

Dalam pemaparannya, Purnama turut mengungkapkan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kekurangan. Hasil penilaian internal pada April 2026 menunjukkan aspek kecukupan informasi, partisipasi efektif, dan keterwakilan perempuan masih perlu diperkuat.

Temuan tersebut kemudian menjadi dasar perbaikan, termasuk peluncuran mekanisme pengaduan lima bulan setelah penilaian dilakukan.

"Keadilan yang dapat dibuktikan berarti memiliki keberanian untuk mempublikasikan kekurangan kita sendiri, kemudian menjadikannya sebagai dasar perbaikan," tegasnya.

Ia mengakui, tantangan berikutnya adalah memperluas keterlibatan perempuan dan generasi muda, menjangkau desa terpencil, serta meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menangani pengaduan masyarakat.

Untuk menjaga keberlanjutan program, Pemprov Riau juga telah membentuk tim koordinasi, tim teknis, dan sekretariat GREEN for Riau melalui keputusan gubernur pada Januari 2026. Bappeda memimpin kelompok kerja perencanaan dan penganggaran guna mengintegrasikan komitmen REDD+ ke dalam kebijakan pembangunan daerah.

Forum COP31 tersebut turut menghadirkan perwakilan sejumlah kementerian, OPEC Fund, WWF-Indonesia, lembaga masyarakat adat Brasil (FUNAI), serta Research Center for Climate Change Universitas Indonesia.

Melalui forum internasional ini, Riau menyampaikan tiga pembelajaran penting yang dapat diterapkan daerah maupun negara lain, yakni mendahulukan keadilan sebelum mekanisme pasar karbon, mendokumentasikan setiap proses, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk memeriksa dan memverifikasi pelaksanaan program.

Didukung UNEP melalui UN-REDD Programme dan Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) sebagai salah satu mitra pelaksana, GREEN for Riau diharapkan memperkuat tata kelola perlindungan hutan dan gambut yang inklusif serta transparan.

Partisipasi Riau di COP31 sekaligus membawa pesan bahwa keberhasilan aksi iklim tidak semata-mata diukur dari jumlah emisi yang berhasil dikurangi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dilibatkan dan memperoleh manfaat secara adil. (*)