Beritariau.com, PEKANBARU -- Universitas Riau (Unri) kembali melangkah ke tahap Presentasi Uji Publik dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026. Capaian ini menjadi momentum bagi Unri untuk memperkuat transparansi sekaligus mendorong keterbukaan informasi sebagai budaya dalam tata kelola perguruan tinggi.

Komitmen tersebut disampaikan Rektor Unri, Prof Dr Sri Indarti SE MSi, saat mengikuti Presentasi Uji Publik Monev KIP 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Sri Indarti memaparkan berbagai langkah strategis universitas dalam membangun sistem pengelolaan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Ia menegaskan, keterbukaan informasi tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban memenuhi regulasi, tetapi harus menjadi bagian dari komitmen seluruh unsur universitas.

Menurutnya, transparansi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari pimpinan, fakultas, biro, lembaga hingga unit kerja. Dengan begitu, keterbukaan informasi dapat terintegrasi dalam sistem kerja, proses pengambilan kebijakan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memperkuat komitmen tersebut, Unri mengembangkan model Unri OPEN yang bertumpu pada empat pilar, yakni Open Governance, Proactive Disclosure, Education and Engagement, serta Network and Digital Innovation.

Keempat pilar itu diarahkan untuk membangun tata kelola yang berintegritas, menyediakan informasi secara aktif dan tepat waktu, meningkatkan literasi serta partisipasi publik, hingga memperkuat integrasi sistem informasi berbasis digital.

Implementasinya dilakukan melalui penguatan ekosistem Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan menghubungkan PPID Utama dan seluruh PPID Pelaksana di lingkungan Unri. Setiap fakultas, biro, lembaga, dan unit kerja didorong berperan aktif dalam penyediaan serta pengelolaan informasi publik.

Unri juga memperkuat keterbukaan informasi terkait kebijakan, program, capaian kinerja, layanan akademik, anggaran, dan pengadaan sesuai ketentuan. Upaya tersebut didukung penyusunan Daftar Informasi Publik, standardisasi dokumentasi, pemutakhiran informasi, serta evaluasi secara berkala.

Di sisi pelayanan, Unri mengembangkan konsep Unri Communication Hub dengan mengoptimalkan website resmi, Unri News, dan berbagai kanal media sosial. Langkah ini diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh informasi sekaligus memperluas jangkauan komunikasi universitas.

Selain pembenahan sistem, Unri turut mendorong peningkatan literasi keterbukaan informasi melalui program Unri Goes to Public, Duta Keterbukaan Informasi, kampanye Digital Information Literacy, serta pengembangan modul pembelajaran.

Rektor menegaskan, keberhasilan keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan maupun kegiatan yang dilaksanakan. Hal terpenting adalah perubahan kualitas tata kelola serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Predikat informatif bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah membangun institusi yang dipercaya karena mampu memberikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat," tegas Sri Indarti.

Melalui penguatan kelembagaan PPID, transformasi digital, serta peningkatan literasi dan partisipasi publik, Unri berkomitmen menjadikan transparansi sebagai budaya organisasi. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun perguruan tinggi yang semakin terbuka, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)