Beritariau.com, GARUT – Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis turut menyuarakan berbagai persoalan strategis pendidikan nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) V Forum Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia yang digelar di Ballroom Hotel Harmoni, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada 13–15 Oktober 2026.

Dalam forum yang diikuti sekitar 350 peserta dari berbagai daerah tersebut, perwakilan Bengkalis, M. Ihsan, yang dipercaya sebagai Sekretaris Komisi I, terlibat dalam pembahasan arah kebijakan pendidikan nasional, termasuk Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Rakornas V menjadi momentum penting bagi Dewan Pendidikan dari berbagai daerah untuk menyatukan pandangan, bertukar gagasan, serta merumuskan rekomendasi guna mendorong sistem pendidikan nasional yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Atip Latipulhayat; Ketua Forum Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Joko Riyanto; Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani; Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto; Wakil Bupati Garut, Putri Karlina; serta Anggota Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Ferdiyansyah.

Perlindungan Guru dan Pemerataan Pendidikan Jadi Sorotan

Salah satu pembahasan utama dalam sidang Komisi I adalah penguatan tata kelola dan peningkatan mutu pendidikan. Forum menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari kejelasan peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah hingga perlindungan guru dan tenaga kependidikan.

Perlindungan terhadap pendidik dinilai perlu mencakup aspek hukum, kesejahteraan, kepastian karier, serta pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Dengan dukungan yang memadai, guru diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional dan lebih optimal dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Selain itu, penyederhanaan beban administrasi guru turut menjadi perhatian. Langkah tersebut dipandang penting agar tenaga pendidik memiliki lebih banyak waktu untuk melaksanakan pembelajaran, membimbing siswa, dan mengembangkan potensi peserta didik.

Forum juga membahas perlunya memperkuat kedudukan dan fungsi Dewan Pendidikan serta Komite Sekolah/Madrasah. Kejelasan tugas dan tanggung jawab kedua unsur tersebut dinilai penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.

Dari sisi pembiayaan, peserta Rakornas menekankan pentingnya perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan, disertai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran pendidikan diharapkan tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Evaluasi Kewenangan dan Kesetaraan Sekolah Negeri-Swasta

Persoalan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota juga menjadi bagian dari pembahasan. Evaluasi dinilai diperlukan agar koordinasi antarpemerintah berjalan lebih efektif dan persoalan pendidikan di daerah dapat ditangani secara tepat.

Di sisi lain, kesetaraan antara satuan pendidikan negeri dan swasta turut menjadi perhatian. Kesetaraan tersebut mencakup akses layanan pendidikan, dukungan pembiayaan, ketersediaan sarana dan prasarana, hingga peningkatan kualitas proses pembelajaran.

Berbagai isu tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi untuk mendukung kebijakan pendidikan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pembahasan ini juga menegaskan pentingnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu, sehingga kualitas layanan pendidikan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu atau bergantung pada status sekolah.

Jadi Referensi Penguatan Pendidikan Bengkalis

Keikutsertaan M. Ihsan dalam Rakornas V menjadi bagian dari upaya Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis memperkuat kontribusi dalam pembahasan kebijakan pendidikan di tingkat nasional.

Selain memperluas wawasan, forum tersebut membuka ruang bagi Dewan Pendidikan Bengkalis untuk membangun jejaring dengan perwakilan daerah lain serta mempelajari berbagai pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Hasil pembahasan Rakornas diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan pendidikan di Kabupaten Bengkalis, terutama dalam menghadapi tantangan peningkatan mutu pembelajaran, penguatan literasi dan numerasi, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan kompetensi guru.

Dewan Pendidikan memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan, dukungan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Peran tersebut membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat.

Dengan kolaborasi berbagai pihak, upaya peningkatan mutu pendidikan di Bengkalis diharapkan dapat berjalan lebih terarah, didukung tata kelola yang baik, perencanaan program yang tepat sasaran, serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan bertanggung jawab.

Melalui partisipasi dalam Rakornas V, Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis diharapkan semakin optimal menjalankan perannya sebagai mitra strategis dalam mendorong terwujudnya pendidikan yang berkualitas, merata, inklusif, dan berkelanjutan. (*)