Kapolda Riau Dorong Green Policing, Edukasi Lingkungan Jadi Fondasi Keamanan Ekologis

Kapolda Riau Dorong Green Policing, Edukasi Lingkungan Jadi Fondasi Keamanan Ekologis

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengisi kuliah umum di Universitas Hang Tuah Pekanbaru (dok. Polda Riau)

Beritariau.com, Pekanbaru -- Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mendorong perubahan paradigma pemolisian di tengah perkembangan teknologi dan masyarakat digital. Menurutnya, kepolisian tidak lagi cukup bekerja dengan pola reaktif setelah suatu peristiwa terjadi, tetapi harus mampu membaca potensi risiko dan melakukan pencegahan sejak dini.

Hal itu disampaikan Herry saat memberikan kuliah umum di Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Senin (14/9/2026). Di hadapan sekitar 500 mahasiswa, Kapolda Riau mengangkat materi bertajuk Policing, Data & Ecological Security.

Herry menekankan bahwa pemanfaatan data dan teknologi harus menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan kepolisian, khususnya untuk memperkuat sistem pencegahan.

"Data harus menjadi dasar pengambilan keputusan operasional dan pencegahan. Teknologi harus membawa policing dari response menuju anticipation, dari sekadar merespons kejadian menjadi mampu membaca risiko," kata Herry.

Menurutnya, transformasi tersebut membuat pemolisian tidak lagi semata-mata berorientasi pada penemuan pelanggaran dan penegakan hukum. Polisi juga harus memiliki kemampuan mengidentifikasi berbagai potensi ancaman sebelum berkembang menjadi persoalan yang merugikan masyarakat.

Karena itu, teknologi dan data harus diarahkan untuk membangun pemetaan risiko yang akurat sekaligus menghasilkan langkah intervensi yang berbasis bukti.

Herry menyebut perubahan pendekatan tersebut sebagai pergeseran dari crime data menuju risk intelligence. Konsep ini salah satunya dapat diterapkan dalam menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih menjadi tantangan lingkungan di Riau.

Menurutnya, penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan hanya dengan patroli atau penindakan ketika kebakaran telah terjadi. Pencegahan membutuhkan perpaduan antara data klimatologi dan hidrologi, teknologi, patroli lapangan, intervensi sosial, kebijakan lingkungan hingga penegakan hukum.

Namun, Herry mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi dan ketersediaan data bukanlah satu-satunya solusi. Persoalan keamanan publik dan lingkungan memiliki tingkat kompleksitas yang membuat penanganannya harus melibatkan banyak pihak.

"Police tidak sama dengan policing. Keamanan publik bukan hanya tugas polisi, tetapi proses yang melibatkan banyak aktor. Pemerintah, perguruan tinggi, tenaga kesehatan dan masyarakat harus menjadi bagian dalam menciptakan keamanan," ujarnya.

Pendekatan kolaboratif tersebut, lanjut Herry, menjadi salah satu fondasi konsep Green Policing yang tengah dikembangkan Polda Riau.

Paradigma tersebut menempatkan keamanan ekologis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keamanan publik. Perlindungan terhadap masyarakat, menurutnya, pada akhirnya juga bergantung pada kemampuan menjaga lingkungan dan ekosistem.

Herry menjelaskan, Green Policing dijalankan melalui tiga pendekatan, yakni preventif, represif dan restoratif.

Pendekatan preventif dilakukan melalui edukasi lingkungan, sistem peringatan dini atau early warning, patroli, pemanfaatan data dan peningkatan partisipasi masyarakat. Sementara pendekatan represif diarahkan pada penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan.

Adapun pendekatan restoratif menekankan bahwa proses penegakan hukum tidak boleh berhenti setelah pelaku dijatuhi hukuman. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan juga harus menjadi perhatian melalui upaya pemulihan ekosistem.

"Penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan tidak boleh berhenti pada pelaku. Lingkungan yang rusak juga harus dipulihkan. Restorasi harus menjadi bagian dari keberhasilan penegakan hukum," tegas Herry.

Dalam konteks tersebut, Herry menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai knowledge institution. Kampus tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu, tetapi juga dapat berperan mengubah berbagai persoalan di lapangan menjadi kajian, rekomendasi kebijakan, serta solusi yang didukung penelitian dan evaluasi ilmiah.

Ia berharap kerja sama antara Polda Riau dan Universitas Hang Tuah Pekanbaru dapat semakin diperkuat melalui riset, pengukuran dan evaluasi dampak, khususnya dalam mendukung implementasi Green Policing di Riau.

"Policing masa depan harus mampu mengintegrasikan data, teknologi, hukum, kolaborasi dan ekologi untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru Prof. Ns. Lita mengatakan pihaknya berkomitmen membuka ruang bagi mahasiswa untuk bertemu dan belajar langsung dari praktisi maupun pakar dari berbagai disiplin ilmu.

Menurutnya, pengetahuan yang diperoleh mahasiswa tidak seharusnya berhenti pada tataran akademis, tetapi harus dapat diterapkan untuk menjawab persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia menyebut bidang hukum, komunikasi, kesehatan dan teknologi informasi perlu terus dikembangkan secara kolaboratif agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang profesional sekaligus memiliki kemampuan memberikan solusi bagi masyarakat.

Ketua Yayasan Universitas Hang Tuah Pekanbaru Zainal Abidin menambahkan, perkembangan teknologi digital dan pemanfaatan data membawa peluang sekaligus tantangan.

Karena itu, mahasiswa perlu dibekali kemampuan berpikir kritis serta pemahaman mengenai penggunaan data secara tepat, bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Kuliah umum tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan dunia akademik dengan kepolisian dalam membangun pemahaman yang lebih luas mengenai keamanan publik. Di tengah persoalan lingkungan yang semakin kompleks, keamanan tidak lagi hanya berbicara tentang kriminalitas, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekosistem dan keselamatan masyarakat.

Melalui konsep Green Policing, Polda Riau mendorong agar pencegahan, penegakan hukum, pemulihan lingkungan dan edukasi masyarakat berjalan dalam satu kerangka. Dengan dukungan kampus, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, keamanan ekologis diharapkan dapat menjadi bagian penting dari pembangunan Riau yang berkelanjutan. (*)