Beritariau.com, Meranti -- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan seluruh unsur hingga tingkat desa.

Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan karhutla yang digelar di Gedung Kuning Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jumat (28/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Sudandri yang mewakili Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar, serta Laksamana Pertama TNI dr. Imam Hidayat bersama tim sosialisasi dari Mabes TNI.

Turut hadir Kapolres Kepulauan Meranti, anggota DPRD, perwakilan Kejaksaan Negeri, jajaran OPD, camat, kepala desa se-Kepulauan Meranti serta unsur terkait lainnya.

Laksma TNI dr. Imam Hidayat yang merupakan Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) mengatakan, keterlibatan TNI dalam penanganan karhutla merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadapi potensi bencana.

Menurutnya, TNI mendapat arahan untuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat di wilayah dalam menghadapi berbagai bentuk bencana, termasuk karhutla.

"Kedatangan kami di sini merupakan tugas yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Panglima TNI dan Kepala Staf masing-masing matra untuk bersatu padu dengan aparat setempat dalam kaitannya menangani bencana, salah satunya kebakaran hutan dan lahan," ujar Imam.

Ia menekankan pentingnya mengutamakan pencegahan, bukan hanya bergerak ketika kebakaran sudah terjadi. Edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat dinilai menjadi bagian penting untuk mengurangi potensi munculnya titik api.

"Selain menangani kondisi yang sudah terjadi, kita juga harus memperkuat pencegahan melalui penyuluhan kepada masyarakat," katanya.

Mabes TNI, lanjut Imam, telah menurunkan tim penyuluh yang terdiri dari sejumlah perwira dari berbagai matra. Mereka ditugaskan memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla.

Penanganan tersebut dilakukan dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, akademisi, pakar, dunia usaha serta masyarakat.

Imam juga mengapresiasi upaya penanganan karhutla yang selama ini dilakukan di Riau. Berdasarkan pemantauan dari sejumlah sistem dan sumber data, kondisi karhutla di Riau disebut mengalami penurunan dibandingkan beberapa wilayah lainnya.

"Penurunannya sangat drastis. Sistem yang digunakan adalah sistem terpadu, dalam hal ini semangat gotong royong," ungkapnya.

Meranti Perkuat Kesiapsiagaan hingga Desa

Sementara itu, Sekda Kepulauan Meranti Sudandri menyambut baik kedatangan tim TNI dan menilai kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi ancaman karhutla.

Sudandri mengatakan karakteristik Meranti sebagai daerah kepulauan dengan sebagian wilayah berupa lahan gambut membuat kewaspadaan terhadap kebakaran harus terus ditingkatkan.

"Kita menyadari bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan sebagian wilayahnya merupakan kawasan gambut. Kondisi ini membuat kita harus memiliki perhatian dan kewaspadaan yang tinggi terhadap ancaman karhutla," ujarnya.

Menurutnya, pengalaman terjadinya kebakaran menjadi pengingat bahwa pencegahan harus dilakukan sejak dini. Pemerintah dan masyarakat tidak boleh menunggu api membesar baru mengambil tindakan.

"Kita tidak ingin menunggu api membesar baru kemudian bergerak. Kita harus mampu mendeteksi lebih awal, mencegah lebih cepat, dan bertindak bersama ketika terjadi kebakaran," tegas Sudandri.

Ia mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan. Kabut asap juga berpotensi mengganggu kesehatan, aktivitas pendidikan, perekonomian, transportasi dan kehidupan sosial masyarakat.

Karena itu, masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api.

"Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan membiarkan api kecil menjadi kebakaran besar. Dan apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada aparat atau petugas terkait," pesannya.

Sudandri menegaskan penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, dunia usaha hingga masyarakat.

Ia berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur di lapangan.

"Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan kita di lapangan," harapnya.

Pemkab Kepulauan Meranti juga berkomitmen memperkuat kerja sama dengan jajaran TNI dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki karakteristik gambut dan sulit dijangkau.

"Mari kita jadikan persoalan karhutla sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah hadir, aparat siap, tetapi yang paling penting adalah kesadaran masyarakat. Jika pemerintah, aparat dan masyarakat bergerak bersama, Insya Allah potensi karhutla dapat kita cegah dan kita tangani dengan lebih baik," pungkas Sudandri. (*)