Beritariau.com, Siak – Bupati Siak, Afni Zulkifli, terus mendorong percepatan pembangunan daerah dengan memperjuangkan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) agar kembali berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN), sekaligus mengusulkan revitalisasi Istana Siak kepada pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera, di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Dalam pertemuan itu, Afni menyampaikan dua agenda utama, yakni pengusulan kembali KITB sebagai PSN serta permohonan dukungan pemerintah pusat untuk revitalisasi Istana Siak.

Ia menjelaskan bahwa KITB sebelumnya sempat berstatus PSN pada 2018, namun dicabut pada 2019. Kini, pemerintah daerah kembali mengajukan agar status tersebut dapat dipulihkan.

“Kami menyampaikan keinginan besar agar KITB dapat kembali menjadi PSN,” ujarnya.

Afni menambahkan, KITB dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk ketersediaan lahan lebih dari 600 hektare berstatus clear and clean dengan sertifikat HGB, serta total kawasan yang mencapai lebih dari 3.000 hektare. Lokasinya juga strategis karena dekat dengan Selat Malaka dan terhubung dengan jalan nasional.

Menurutnya, jika KITB kembali berstatus PSN, berbagai kemudahan regulasi seperti infrastruktur, perpajakan, hingga AMDAL akan semakin memperkuat daya tarik investasi.

Selain sektor industri, Bupati Siak juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pariwisata, khususnya revitalisasi Istana Siak sebagai ikon sejarah dan budaya daerah.

Ia menilai, selama ini program pengembangan destinasi wisata nasional masih terpusat di beberapa daerah tertentu, sehingga Siak perlu mendapatkan perhatian yang lebih proporsional.

“Siak memiliki sejarah kuat, budaya kaya, serta potensi wisata besar yang layak mendapat perhatian nasional,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI meminta Pemerintah Kabupaten Siak segera menyiapkan proposal dan dokumen pendukung agar usulan tersebut dapat masuk dalam prioritas pemerintah pusat. (*)