Mensos Gus Ipul Kunjungi Pekanbaru, Tegaskan Sekolah Rakyat untuk Anak Miskin Ekstrem 

Mensos Gus Ipul Kunjungi Pekanbaru, Tegaskan Sekolah Rakyat untuk Anak Miskin Ekstrem 

Menteri Sosial Republik Indonesia, Syaifullah Yusuf

Beritariau.com, Pekanbaru - Menteri Sosial Republik Indonesia, Syaifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat (SR) hadir sebagai jaring pengaman sosial untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan mereka yang putus sekolah tetap memperoleh hak atas pendidikan yang layak.

Penegasan tersebut disampaikan Mensos saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau dan menghadiri kegiatan Open House Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka, Rumbai, Kota Pekanbaru, Minggu (14/6/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan.

Dalam dialog bersama orang tua calon peserta didik, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan.

Menurutnya, program ini dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, termasuk mereka yang belum pernah bersekolah maupun yang berisiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.

“Program Sekolah Rakyat ini memang digagas langsung oleh Bapak Presiden untuk menampung anak-anak dari keluarga dengan kondisi paling rentan, baik secara sosial maupun ekonomi,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, proses pendataan dan seleksi calon peserta didik akan dilakukan secara ketat dan berbasis data kemiskinan yang valid. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan memastikan calon siswa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Gus Ipul, sasaran utama Sekolah Rakyat mencakup anak usia sekolah yang belum pernah mengenyam pendidikan, anak yang terancam putus sekolah, hingga mereka yang telah berhenti sekolah dan membutuhkan kesempatan kedua untuk melanjutkan pendidikan.

Karena menyasar kelompok masyarakat yang rentan, Mensos menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan siswa harus berjalan secara transparan dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Saya tegaskan, tidak boleh ada praktik jual beli kursi, tidak boleh ada pungutan bayar-membayar, dan tidak boleh ada titipan dari pihak manapun. Menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati maupun wali kota juga tidak boleh titip. Semuanya harus murni berdasarkan data kemiskinan yang valid,” tegasnya.

Selain aspek administrasi, Gus Ipul juga menekankan pentingnya pendekatan pendidikan yang humanis. Ia meminta seluruh tenaga pendidik, mulai dari kepala sekolah hingga guru, untuk mendidik dengan empati, kasih sayang, dan hati nurani tanpa mengabaikan standar kurikulum yang berlaku.

Dalam kunjungannya, Mensos turut menyaksikan pertunjukan minat dan bakat siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 3 Pekanbaru dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 31 Pekanbaru. Ia mengaku bangga melihat perkembangan para siswa yang menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dan semangat belajar.

“Perkembangannya sangat luar biasa dan menunjukkan banyak perubahan perilaku yang positif. Anak-anak didik kini tampil jauh lebih percaya diri, lebih disiplin, kondisi fisiknya lebih sehat, dan yang terpenting mereka memiliki daya juang serta semangat yang jauh lebih besar untuk mengejar cita-citanya,” ungkap Gus Ipul.

Mensos juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru atas dukungan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah berperan dalam penyediaan lahan dan fasilitas pendukung, sementara seluruh biaya operasional ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ini adalah wujud kolaborasi antarpemerintah yang sangat baik, di mana penyediaan fasilitas lahan dan tempat berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, sementara seluruh pembiayaan operasionalnya ditanggung penuh oleh pemerintah pusat melalui APBN,” tutupnya.

Melalui Program Sekolah Rakyat, pemerintah berharap semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan, membangun masa depan yang lebih baik, serta keluar dari lingkaran kemiskinan. (*)