Beritariau.com, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya menghadirkan data ekonomi yang akurat dan mutakhir guna mendukung perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, dalam kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Halaman Kantor Gubernur Riau, Minggu (14/6/2026).

Kegiatan pencanangan tersebut menandai dimulainya rangkaian pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang secara resmi akan berlangsung mulai 15 Juni hingga Agustus 2026. Sensus ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi ekonomi di berbagai sektor usaha, baik skala besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam sambutannya, Syahrial Abdi menegaskan bahwa data ekonomi yang akurat menjadi kebutuhan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.

Menurutnya, Riau memiliki potensi ekonomi yang besar dengan kekuatan pada sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa, perkebunan, serta UMKM. Oleh karena itu, diperlukan basis data yang kuat agar pemerintah dapat merancang program pembangunan yang mampu meningkatkan daya saing daerah.

“Sebagai salah satu daerah yang memiliki kekuatan pada sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa, perkebunan, serta usaha mikro kecil dan menengah, kita memerlukan data yang akurat dan mutakhir untuk merancang pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Syahrial.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memperoleh gambaran komprehensif mengenai jumlah, persebaran, serta karakteristik pelaku usaha di seluruh wilayah Provinsi Riau. Data tersebut nantinya menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan intervensi ekonomi yang lebih efektif.

Menurut Syahrial, hasil sensus juga akan berperan penting dalam meningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong transformasi ekonomi hijau menuju Riau yang maju dan bermarwah.

“Melalui sensus ini kita akan memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai jumlah, sebaran, dan karakteristik pelaku usaha di seluruh wilayah Provinsi Riau. Data tersebut akan menjadi pondasi dalam memperkuat perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong transformasi ekonomi hijau menuju Riau yang maju dan bermarwah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Riau juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya. Partisipasi masyarakat dinilai sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan.

Ia menegaskan bahwa Riau merupakan salah satu daerah penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia. Karena itu, data yang akurat sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil pemerintah ke depan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menyampaikan data yang valid dan sebenarnya, sehingga kebijakan yang akan diambil ke depannya dapat lebih tepat sasaran. Riau menjadi salah satu daerah penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia, sehingga penting bagi kita mendapatkan gambaran kebijakan terbaik untuk masa depan,” katanya.

Selain itu, Syahrial juga mengajak masyarakat untuk mendukung petugas sensus yang bertugas di lapangan. Ia memastikan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta perencanaan pembangunan.

“Mari bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kami mengajak masyarakat untuk menerima dan mendukung petugas sensus yang bertugas di lapangan. Data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta perencanaan pembangunan,” tutupnya.

Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Provinsi Riau berharap tersedianya basis data yang lebih akurat dan komprehensif guna memperkuat pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*)