Beritariau.com, Kampar – Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Ahmad Taridi, menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan daerah saat mendampingi Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau.

Penyerahan laporan berlangsung di Gedung BPK Perwakilan Riau dan diterima langsung oleh Binsar Karyanto. Dalam kesempatan tersebut, BPK memberikan apresiasi atas kepatuhan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menyampaikan laporan pemeriksaan, sekaligus mengingatkan adanya sejumlah rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti.

Binsar Karyanto menegaskan bahwa hasil pemeriksaan kepatuhan merupakan instrumen penting untuk memastikan pengelolaan belanja daerah berjalan sesuai ketentuan dan meminimalkan potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Sementara itu, Bupati Ahmad Yuzar menyebut LHP Kepatuhan menjadi bahan evaluasi strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

“Laporan ini menjadi acuan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah serta memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK secara serius dan bertanggung jawab guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi menekankan bahwa penyerahan LHP bukan sekadar agenda administratif, melainkan menjadi titik awal untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Menurutnya, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) benar-benar menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK.

“LHP ini bukan akhir dari proses, melainkan awal untuk melakukan pembenahan. DPRD Kampar akan mengawal setiap rekomendasi agar ditindaklanjuti secara serius karena hal ini berkaitan langsung dengan pengelolaan uang rakyat,” tegasnya.

Ahmad Taridi juga menyoroti pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memperkecil potensi temuan di masa mendatang.

“DPRD siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Melalui tindak lanjut yang konsisten terhadap rekomendasi BPK, Pemerintah Kabupaten Kampar dan DPRD diharapkan dapat terus memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, serta mendorong pelayanan publik yang lebih efektif dan berkualitas bagi masyarakat. (ADV)