Beritariau.com, Pekanbaru - Sekretaris Daerah Provinsi Riau mendorong seluruh pihak terkait untuk memperkuat kolaborasi dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan integrasi program penurunan emisi ke dalam skema Nesting REDD+ berbasis yurisdiksi di Provinsi Riau.

Hal tersebut disampaikan Sekda saat memimpin rapat konfirmasi integrasi program penurunan emisi bersama perwakilan United Nations Environment Programme, PT Riau Andalan Pulp and Paper, dan PT Suntara Gaja Pati di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Riau, Selasa (19/05/2026).

Dalam rapat tersebut, Sekda mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah menerima surat balasan dari Menteri Kehutanan tertanggal 2 Maret 2026 terkait proses integrasi program penurunan emisi yang saat ini tengah dijalankan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah poin yang perlu diselaraskan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kegiatan di lapangan.

Salah satu hal yang dibahas yakni terkait keterlibatan PT Riau Ecosystem Restoration dan PT Gaja Pati dalam skema yang sedang dikembangkan Pemerintah Provinsi Riau.

“Kita berharap bisa berjalan bersama dengan satu suara. Jangan sampai ada tumpang tindih, tetapi bagaimana seluruh pihak dapat terlibat dalam proses ini,” ujar Sekda dalam arahannya.

Ia menegaskan bahwa integrasi program penurunan emisi merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki Riau sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

“Kita ingin mengangkat Riau karena kekuatan daerah ini ada pada sumber daya alamnya,” katanya.

Rapat koordinasi tersebut juga menjadi tindak lanjut komunikasi antara Pemerintah Provinsi Riau bersama Kementerian Kehutanan, UNEP, serta perusahaan terkait guna memastikan proses integrasi program berjalan secara transparan, terarah, dan sesuai regulasi.

Melalui sinergi berbagai pihak, Pemerintah Provinsi Riau berharap program penurunan emisi dapat berjalan optimal sekaligus memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan, pengurangan emisi karbon, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah. (*)