Beritariau.com, Bagansiapiapi – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) bergerak cepat melakukan penataan dan sinkronisasi data daerah guna mendukung perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2027. Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Rohil, Fauzi Efrizal, di Ruang Rapat Sekda Rohil, Kompleks Perkantoran Batu 6 Bagansiapiapi, Senin (18/5/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Asisten III Setdakab Rohil Nurmansyah, Plt Kepala BPKAD Sarman Syahroni, Kepala BKPSDM Yulisma, Kepala Dinas Pariwisata Hari Darma, Plt Kadisdikbud Riwansyah, serta sejumlah pimpinan OPD terkait lainnya.

Dalam arahannya, Sekda Rohil Fauzi Efrizal mengungkapkan bahwa alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Rokan Hilir tahun ini mengalami penurunan cukup signifikan. Jika sebelumnya mencapai Rp1,9 triliun, kini turun menjadi sekitar Rp1,1 triliun.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian besar anggaran daerah terserap untuk belanja pegawai dan kebutuhan rutin pemerintahan. Karena itu, pemerintah daerah berupaya melakukan pembenahan data agar perhitungan DAU tahun 2027 dapat meningkat kembali.

“Kami sudah beberapa kali berkomunikasi dengan pihak kementerian. Peluang untuk meningkatkan kembali Dana Alokasi Umum masih terbuka, namun daerah diminta memperbaiki dan menyinkronkan data yang belum sesuai dengan data kementerian,” ujar Fauzi.

Ia menegaskan, seluruh OPD teknis diminta segera merampungkan validasi data internal dalam waktu satu minggu. Langkah cepat tersebut dinilai penting mengingat pembahasan anggaran pemerintah pusat akan dimulai pada Juni mendatang.

“Sebelum bulan Juni seluruh data harus sudah selesai dan bisa segera diserahkan ke kementerian terkait. Target kita, DAU tahun 2027 minimal sama seperti tahun 2025 atau bahkan meningkat,” tegasnya.

Sekda juga meminta seluruh perangkat daerah aktif menjalin komunikasi dengan kementerian masing-masing serta memperkuat koordinasi dengan BPS Rohil, mengingat data statistik dari BPS menjadi salah satu acuan utama pemerintah pusat dalam menentukan besaran transfer anggaran ke daerah.

“Ini semua dilakukan demi mendukung harapan Bupati agar program pembangunan tahun 2027 dapat berjalan maksimal,” tambah Fauzi.

Sementara itu, Plt Kepala BPKAD Rohil, Sarman Syahroni menjelaskan bahwa proses rekonsiliasi dan validasi data terbaru menjadi faktor penting dalam meningkatkan nilai transfer DAU dari pemerintah pusat.

Menurutnya, sejumlah indikator makro daerah seperti pertumbuhan jumlah penduduk dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) berpotensi memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan alokasi dana transfer.

“Jumlah penduduk Rohil tentu terus bertambah setiap tahun. Selain itu, IKK kita juga meningkat akibat inflasi, kenaikan harga BBM, dan harga barang. Berdasarkan data BPS, IKK Rohil bahkan berada di posisi kedua tertinggi di Provinsi Riau,” jelas Sarman.

Ia menyebut, indikator-indikator tersebut akan menjadi penguat dalam formulasi perhitungan DAU tahun mendatang apabila seluruh data tervalidasi dengan baik dan sinkron dengan data kementerian.

Di sisi lain, Sarman memastikan kondisi keuangan daerah saat ini masih aman untuk memenuhi hak-hak pegawai pemerintah daerah. Ia menyebut pembayaran gaji PNS dan PPPK penuh waktu hingga bulan Mei telah dilakukan tepat waktu tanpa kendala.

“Alhamdulillah, transfer DAU untuk pembayaran gaji PNS dan PPPK berjalan lancar. Seluruh gaji pegawai bulan Mei sudah dibayarkan secara tuntas,” pungkasnya. (*)