Beritariau.com, Rohil - Bupati Rokan Hilir H. Bistamam mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) virtual bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui forum REBOAN (Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah) pada Rabu, 13 Mei 2026. Kegiatan ini digelar secara daring dan dipimpin langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.

Dalam forum tersebut, Bupati H. Bistamam hadir didampingi Sekretaris Daerah Rokan Hilir Fauzi Efrizal serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Rakornas REBOAN menjadi wadah strategis untuk membahas berbagai isu penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk evaluasi layanan, dukungan Ditjen Otda terhadap daerah, serta identifikasi hambatan regulasi di lapangan.

Forum ini diikuti secara terbatas oleh 10 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, serta melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, hingga Badan Gizi Nasional. Selain itu, turut hadir perwakilan biro pemerintahan provinsi dan jajaran Kemendagri.

Bupati H. Bistamam menegaskan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program kerja daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, sinkronisasi kebijakan sangat diperlukan guna mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Rokan Hilir.

Ia juga menekankan komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Sekda Rokan Hilir Fauzi Efrizal menyampaikan bahwa keterlibatan para kepala OPD dalam forum ini bertujuan untuk memetakan secara langsung berbagai kendala birokrasi yang terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan agar evaluasi internal dapat segera dilakukan demi mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui partisipasi dalam forum REBOAN ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat semakin solid dalam mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (*)