Beritariau.com, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau melalui tim gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan verifikasi faktual calon penerima Bantuan Sosial (Bansos) Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu Tahun 2027 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebanyak 45 mahasiswa yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi administrasi tahap awal mengikuti proses verifikasi tersebut.

Tim verifikasi terdiri dari unsur Inspektorat Provinsi Riau, Bappeda Provinsi Riau, Dinas Sosial Provinsi Riau, serta Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau. Kegiatan ini dibuka secara resmi untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran bagi mahasiswa yang berada dalam kategori ekonomi kurang mampu.

Perwakilan Biro Kesra Pemprov Riau, Novita Sari, S.STP., M.Si., menjelaskan bahwa kelulusan administrasi awal tidak otomatis menjamin penerima akan mendapatkan bantuan. Salah satu syarat utama adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada desil 1 hingga 4 saat proses pengajuan maupun pencairan bantuan.

Ia menekankan bahwa data DTKS bersifat dinamis dan dapat berubah setiap triwulan, sehingga mahasiswa diminta aktif memeriksa status mereka melalui Dinas Sosial setempat. Proses verifikasi juga mencakup wawancara langsung, pengecekan dokumen seperti KTP dan pakta integritas, hingga peninjauan kondisi tempat tinggal mahasiswa secara acak.

Dalam pelaksanaannya, bantuan pendidikan ini menjadi penting mengingat sebagian besar mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Data internal kampus menunjukkan sekitar 60–70 persen mahasiswa berada dalam kondisi ekonomi terbatas, dengan sebagian besar berada pada kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) rendah.

Pihak kampus juga menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi mahasiswa pada kelompok menengah yang kerap kesulitan biaya hidup meskipun tidak selalu memenuhi syarat bantuan pemerintah. Kondisi ini membuat program bansos pendidikan dinilai sangat penting tidak hanya untuk mendukung keberlangsungan studi, tetapi juga membantu perputaran ekonomi lokal di sekitar kampus seperti usaha kos dan warung makan.

Selain itu, kampus memiliki sekitar 25.000 mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, termasuk mahasiswa internasional. Hal ini menunjukkan besarnya kebutuhan dukungan pendidikan yang merata dan tepat sasaran.

Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa tidak ada batasan kuota dalam program ini selama mahasiswa memenuhi syarat DTKS desil 1–4. Mahasiswa penerima juga diharapkan dapat menjaga tanggung jawab akademik serta memanfaatkan bantuan tersebut untuk menunjang prestasi selama masa studi. (*)