Beritariau.com, Inhil - Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Salah satunya melalui sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang digelar pada Selasa (5/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah ini diikuti oleh Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Inhil, Murni, bersama sejumlah perwakilan perangkat daerah lainnya.

Acara dibuka oleh Inspektur Inspektorat Inhil, Budi Nugroho Pamungkas, serta menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Riau.

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan pentingnya penerapan SPIP sebagai fondasi pengendalian intern, serta IEPK sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Murni menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pengendalian risiko dan penerapan integritas dalam setiap proses kerja.

“Ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Selain itu, peserta juga diperkenalkan dengan aplikasi survei PARIKSHANA, yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengendalian risiko integritas. Melalui aplikasi tersebut, ASN Pemkab Inhil akan melakukan penilaian mandiri terhadap pengelolaan risiko korupsi di instansi masing-masing.

Melalui kegiatan ini, diharapkan komitmen aparatur pemerintah semakin kuat dalam membangun sistem pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (*)