Beritariau.com, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) mendorong penguatan sektor perikanan melalui pengajuan sejumlah program strategis ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan daerah, khususnya pemenuhan kebutuhan ikan dalam program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Atas arahan Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, Wakil Bupati Kuansing Muklisin bersama jajaran Pemkab melakukan kunjungan kerja ke KKP di Jakarta, Selasa (21/4/2026). Rombongan diterima oleh pejabat bidang perencanaan KKP.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Kuansing mengajukan program budidaya tematik di sektor perikanan sebagai salah satu prioritas pengembangan daerah. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi ikan lokal sekaligus memperkuat ketersediaan pangan berbasis protein hewani.

Muklisin menjelaskan bahwa kebutuhan ikan di Kuansing terus meningkat seiring bertambahnya dapur MBG yang saat ini mencapai sekitar 21 unit yang tersebar di 15 kecamatan. Kondisi tersebut membuat pasokan ikan lokal belum sepenuhnya mampu memenuhi permintaan.

“Permintaan ikan untuk program MBG masih belum sepenuhnya terpenuhi oleh produksi lokal. Karena itu kita membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa usulan ini juga sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menitikberatkan pada konsep pertanian terpadu, yang mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dalam satu ekosistem pengembangan ekonomi masyarakat.

Melalui konsep tersebut, Pemkab Kuansing berharap dapat meningkatkan produktivitas sektor pangan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Pemerintah daerah menargetkan usulan program yang diajukan pada tahun 2026 dapat direalisasikan pada tahun 2027 sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan. Pemkab Kuansing optimistis dukungan dari KKP dapat mempercepat pengembangan sektor perikanan di daerah.

Sementara itu, pihak KKP menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan akan melakukan kajian terhadap proposal yang diajukan, sepanjang selaras dengan program prioritas kementerian. (*)