Beritariau.com, Tembilahan – Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) hingga kini belum masuk dalam daftar daerah yang mencapai implementasi penuh program BBM Satu Harga Tahap IV periode 2025–2026. Hal ini berdasarkan evaluasi BPH Migas sebagaimana tertuang dalam surat resmi tertanggal 14 April 2026.

Dari hasil monitoring tersebut, Inhil masih berstatus “dalam proses” karena belum seluruh titik penyalur BBM Satu Harga beroperasi sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat.

Menanggapi hal itu, Bupati Inhil H. Herman melalui Sekretaris Daerah, Tantawi Jauhari, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen penuh menyukseskan program strategis nasional tersebut.

“Belum masuknya Inhil dalam capaian 100% bukan berarti kita berhenti. Saat ini kami terus berkoordinasi intensif dengan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga untuk percepatan pembangunan penyalur dan subpenyalur di sejumlah wilayah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tantangan utama di Inhil terletak pada kondisi geografis yang didominasi wilayah perairan, pesisir, dan kepulauan. Hal ini membuat pembangunan infrastruktur distribusi BBM membutuhkan waktu lebih panjang, mulai dari pengangkutan material hingga proses perizinan.

“Beberapa lokasi berada di daerah terpencil dengan akses terbatas. Selain itu, aspek keamanan dan kesiapan lahan juga menjadi perhatian penting. Namun kami optimistis seluruh titik Tahap IV dapat rampung pada akhir 2026,” tambahnya.

Saat ini, capaian implementasi program BBM Satu Harga di Inhil disebut telah mencapai lebih dari 65 persen. Titik-titik yang belum beroperasi umumnya masih dalam tahap penyelesaian konstruksi serta menunggu izin operasional.

Di sisi lain, pihak Pertamina memastikan ketersediaan BBM di wilayah Inhil dalam kondisi aman. Stok BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar di Depot Pertamina Seberang Tembilahan disebut mencukupi, dan distribusi ke SPBU maupun penyalur yang sudah beroperasi berjalan normal.

“Pasokan aman dan distribusi tetap lancar. Masyarakat tidak perlu khawatir,” ungkap perwakilan depot Pertamina.

Program BBM Satu Harga sendiri merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan kesetaraan harga BBM, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Melalui program ini, diharapkan masyarakat di daerah terpencil dapat menikmati harga BBM yang sama seperti di wilayah perkotaan. (*)