Beritariau.com, Kandis — Bupati Afni Zulkifli menekankan pentingnya penguatan ekonomi berbasis kampung dalam menghadapi tekanan fiskal daerah. Pemerintah kampung diminta bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar pelaksana program.

Pernyataan ini disampaikan saat pelantikan anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) di Kampung Belutu, Kampung Jambai Makmur, dan Kampung Sungai Gondang, Kamis (2/4/2026).

“Tidak ada lagi jarak antara pemerintah kabupaten dengan kampung. Kita menghadapi persoalan yang sama, terutama kondisi fiskal yang sedang menantang,” ujar Afni.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pemerintah daerah saat ini menghadapi penurunan transfer pusat di tengah kewajiban menjalankan program prioritas nasional. Porsi belanja pegawai Kabupaten Siak masih di kisaran 36–38 persen, di atas ambang batas 30 persen, sehingga dibutuhkan pengurangan anggaran sekitar Rp500–600 miliar.

Afni menegaskan bahwa penyesuaian dilakukan tanpa merumahkan pegawai. “Komitmen kami jelas, jangan sampai ada pegawai yang dirumahkan. Kita cari solusi lain, meskipun semua harus ikut merasakan pengetatan,” katanya.

Ia meminta penghulu dan Bapekam mengarahkan dana desa untuk kegiatan produktif yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, seperti pengembangan peternakan ayam petelur, pertanian hortikultura, dan budidaya sayuran hidroponik. Pemanfaatan aset daerah juga dibuka bagi petani dan pelaku UMKM, dengan skema fleksibel seperti pembayaran sewa pascapanen dan relaksasi gagal panen.

Afni juga menyoroti peluang ekonomi dari program nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dapat mengelola anggaran hingga sekitar Rp1 miliar per bulan. Ia menegaskan rantai pasok program tersebut harus diisi oleh pelaku usaha lokal, sehingga ekonomi daerah benar-benar berputar di tingkat kampung.

“Ini bukan waktunya berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi dari kabupaten hingga kampung menjadi kunci mengatasi tantangan fiskal,” tambahnya.

Bupati Afni menutup arahannya dengan menegaskan komitmen menjaga stabilitas keuangan daerah, menekan beban utang, dan meninggalkan kondisi keuangan lebih sehat bagi generasi mendatang. (*)