Beritariau.com, Pekanbaru — Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, menghadiri pertemuan bersama Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perbankan daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Menara Dang Merdu BRK Syariah ini membahas strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan fiskal yang dihadapi daerah, Kamis (2/4/2026).

Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi daerah saat ini tengah berada dalam fase “kekeringan fiskal”, sehingga menuntut kemandirian BUMD melalui perbaikan tata kelola.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Ia juga mendorong lahirnya regulasi khusus terkait BUMD guna memperkuat posisi dan perlindungan perusahaan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Sugiyarto menyatakan komitmen Pemerintah Kota Dumai untuk terus melakukan evaluasi dan penguatan sektor BUMD. Ia menegaskan bahwa BUMD harus mampu bertransformasi menjadi penggerak utama ekonomi daerah, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan.

“Kami akan terus memperbaiki tata kelola BUMD agar lebih profesional dan transparan, sehingga mampu menjadi tulang punggung PAD di tengah tantangan fiskal,” ujarnya.

Ke depan, Pemerintah Kota Dumai akan memfokuskan penguatan BUMD pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pertumbuhan industri lokal. (*)