Beritariau.com, Pekanbaru — Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perkebunan Provinsi Riau menargetkan total 11.600 hektar kebun kelapa sawit masyarakat menjadi sasaran Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun 2026. Program ini juga didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang menyalurkan dana untuk memperbarui kebun sawit rakyat agar lebih produktif dan bernilai ekonomi tinggi.

Kepala Dinas Perkebunan Riau, Supriadi, menjelaskan target PSR dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama seluas 5.000 Ha akan dilaksanakan terlebih dahulu di beberapa kabupaten/kota di Riau. “Untuk tahun 2026, target PSR total di Riau 11.600 Ha, dan tahap awal ini 5.000 Ha. Kami ingin program ini berjalan efektif sehingga petani dapat merasakan manfaatnya secara nyata,” ujar Supriadi, Kamis (19/2/2026).

Setiap hektar lahan yang diremajakan akan menerima bantuan sebesar Rp60 juta. Satu petani dapat memperoleh bantuan maksimal hingga empat hektar, sehingga program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan keluarga petani.

Untuk mengikuti program PSR, petani wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Lahan yang diajukan tidak boleh berada dalam kawasan hutan. Selain itu, petani harus memiliki kelembagaan, alas hak sah seperti SKT atau SKGR, serta rekening pribadi untuk menerima dana bantuan secara langsung. Persyaratan ini dimaksudkan agar distribusi bantuan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Supriadi juga mengajak seluruh petani di Riau aktif memanfaatkan kesempatan ini. “Program PSR ini merupakan upaya pemerintah dalam mendukung pengembangan ekonomi rakyat berbasis kelapa sawit. Dengan kebun yang diremajakan, produktivitas meningkat, sehingga kesejahteraan petani dapat bertumbuh,” tambahnya.

Melalui PSR 2026, pemerintah berharap akan terjadi peningkatan kualitas dan produktivitas kebun sawit rakyat di Riau, sekaligus memperkuat kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian daerah. Program ini juga menjadi langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat Riau. (*)