Beritariau.com, Rohil – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi di media sosial yang menuding Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, BBA, MBA, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi saat melakukan kunjungan ke Provinsi Sumatera Barat.

Klarifikasi tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang dinilai tidak akurat, menyesatkan, serta berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Pemerintah daerah menegaskan bahwa kunjungan Wakil Bupati ke Sumatera Barat merupakan bagian dari misi kemanusiaan, yakni menyalurkan bantuan bagi korban bencana di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sekaligus melakukan silaturahmi kelembagaan antarpemerintah daerah.

Wakil Bupati Rokan Hilir secara langsung menegaskan bahwa seluruh biaya perjalanan yang meliputi konsumsi, penginapan, bahan bakar kendaraan, hingga kebutuhan pribadi selama perjalanan sepenuhnya menggunakan dana pribadi, yang bersumber dari usaha kebun miliknya, tanpa melibatkan anggaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

“Saya pergi ke Sumatera Barat menggunakan uang pribadi, baik untuk makan, penginapan, BBM, maupun uang saku. Perjalanan tersebut juga dilakukan pada hari libur nasional,” ujar Jhony Charles, Minggu (28/12/2025).

Terkait penggunaan kendaraan dinas, Wakil Bupati menjelaskan bahwa kendaraan dinas dengan nomor polisi BM 2 P digunakan semata-mata karena adanya undangan resmi dari Bupati Agam dan Ketua TP PKK Kabupaten Agam untuk melaksanakan silaturahmi kelembagaan di kediaman resmi sebelum penyaluran bantuan kemanusiaan. Penggunaan kendaraan dinas tersebut, lanjutnya, dilakukan sesuai etika kelembagaan dan tidak berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun aktivitas rekreasi sebagaimana yang berkembang di ruang digital.

Wakil Bupati juga memaparkan bahwa perjalanan ke Sumatera Barat ditempuh melalui jalur darat dengan medan yang cukup berat, waktu tempuh panjang, serta tingkat kelelahan tinggi. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian dalam mendampingi Ketua TP PKK Kabupaten Rokan Hilir pada kegiatan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.

Menanggapi isu dugaan liburan dan penyalahgunaan fasilitas negara, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menegaskan bahwa narasi tersebut tidak memiliki dasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mengabaikan konteks kegiatan sosial, koordinasi antarpemerintah daerah, dan dokumentasi lapangan yang telah dipublikasikan secara terbuka.

Pemerintah daerah menekankan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatuhan terhadap peraturan, serta semangat solidaritas kemanusiaan.

Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terus melakukan evaluasi internal, memperkuat keterbukaan informasi publik, serta menyampaikan klarifikasi secara berkelanjutan guna mencegah munculnya disinformasi serupa di kemudian hari.

Pemerintah juga mengajak masyarakat dan insan media untuk bersikap bijak dan kritis dalam menyikapi setiap informasi yang beredar di ruang digital, serta tidak mudah terpengaruh oleh potongan visual atau narasi yang dilepaskan dari konteks kegiatan yang sebenarnya.

Melalui klarifikasi ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap kepercayaan publik tetap terjaga, serta perhatian bersama dapat kembali difokuskan pada substansi utama, yakni upaya kemanusiaan, kepedulian sosial, dan penguatan solidaritas antarwilayah dalam menghadapi bencana. (*)