Beritariau.com, Pekanbaru - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Riau menggelar rapat dalam rangka persiapan konsultasi Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Provinsi Riau dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin (10/11/2025).

Agenda utama rapat adalah penyelarasan data dan substansi RTRW yang akan dikonsultasikan ke tingkat kementerian. Hal ini krusial mengingat KLHK memegang peran sentral dalam penetapan dan pengelolaan kawasan hutan, yang merupakan bagian integral dari dokumen RTRW.

Foto: Anggota Bapemperda DPRD PROVINSI Riau. 

"Saya kira penting kita pastikan data yang kita bawa ini betul-betul valid. Jangan sampai nanti muncul perbedaan persepsi antara data provinsi dan kabupaten/kota di kementerian, dan yang paling penting tidak ada peraturan yang saling bertabrakan," kata Anggota Bapemperda, Edi Basri. 

Sementara itu Ginda Burnama mengingatkan untuk Pekanbaru terdapat perbedaan yang cukup jauh dengan data provinsi. Kalau dilihat lebih dalam, kebutuhan ruang Pekanbaru pasti lebih besar. Tapi di sini hanya tercatat 46 hektare, sedangkan usulan Pemerintah Provinsi lebih dari 2.000 hektare. Ini perlu dikoordinasikan kembali agar tidak terjadi tumpang tindih. 

Diskusi berjalan dinamis dan konstruktif, dengan berbagai masukan dari anggota Bapemperda dan instansi teknis. Seluruh pihak sepakat bahwa sinkronisasi data dan penyesuaian dokumen teknis merupakan langkah penting sebelum konsultasi resmi ke KLHK.

Foto: Suasana rapat Bapemperda DPRD Riau. 

Dengan hasil rapat ini, Bapemperda DPRD Provinsi Riau berharap proses penyusunan Propemperda dan RTRW dapat berjalan tepat arah, akuntabel, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau.

"Kita harapkan hasil rapat ini memperkuat data dan memberikan kepastian di lapangan. Dengan demikian, ketika ke Kementerian Kehutanan nanti, kita sudah membawa dokumen yang benar-benar siap dan akurat," tutup Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Riau Sunaryo.