Beritariau.com, Pekanbaru — Manajemen Pertamina Hulu Rokan (PHR) Wilayah Kerja Rokan melakukan pertemuan dengan pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) di Balai Adat Melayu Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Kamis petang (11/12/2025). Pertemuan ini digelar guna memberikan penjelasan terkait mekanisme penyaluran Participating Interest (PI) yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Riau.

Kunjungan tersebut dipimpin Corporate Secretary PHR Eviyanti Rafraida, didampingi Sr Relations Tengku Dody, Consultant Land Expert Pradonggo, dan Head of Relations Delley Paranita. Rombongan disambut Ketua Umum MKA LAMR Datuk Seri H. R. Marjohan Yusuf, Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, serta jajaran pengurus LAMR lainnya.

Sebelumnya, LAMR menyampaikan kegelisahan masyarakat terkait minimnya manfaat PI yang diterima Provinsi Riau, padahal daerah ini merupakan penghasil minyak terbesar di Indonesia. Ketua Umum DPH LAMR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, menegaskan bahwa PI memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, terutama saat keuangan Riau mengalami defisit.

Ia menyoroti bahwa Riau hanya menerima sekitar satu dolar per bulan dari PI, dan pencairannya dilakukan bertahap. Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan kontribusi Riau sebagai daerah penghasil minyak.

Hal senada disampaikan Timbalan DPH LAMR, Datuk H. Tarlaili, yang mempertanyakan apakah PI menjadi satu-satunya bentuk kontribusi PHR, tanpa tambahan program CSR atau beasiswa, mengingat operasional perusahaan berada di atas tanah ulayat. Ia mengingatkan bahwa minimnya perhatian dapat menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat.

Ketua BP Sentra Budaya dan Ekraf LAMR, Datuk Firman Edi, menambahkan bahwa PI merupakan harapan besar masyarakat dan harus dibagikan secara adil dan proporsional.

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Corporate Secretary PHR Eviyanti Rafraida menjelaskan bahwa PHR masih melakukan konsolidasi terkait angka dan mekanisme pembagian PI.

Evi menyebutkan bahwa PHR saat ini menghadapi penurunan produksi hingga 30 persen, sehingga perusahaan perlu meningkatkan investasi untuk menahan laju penurunan. Selain itu, harga minyak global juga turun tajam dari lebih dari 110 dolar per barel menjadi 60 dolar.

Ia menyampaikan bahwa perhitungan PI dilakukan sejak Oktober melalui kontrak kerja yang baru. Meskipun demikian, Evi optimistis bahwa hasil PI akan menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan gambaran selama ini.

LAMR berharap PHR dapat menyampaikan data dan mekanisme penyaluran PI secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi atau ketidakpahaman di tengah masyarakat. Menurut LAMR, keterbukaan sangat penting mengingat tingginya ekspektasi masyarakat Riau sebagai daerah penghasil minyak.

Menjelang magrib, Ketua Umum MKA LAMR Datuk Seri H. Marjohan Yusuf menutup pertemuan dengan menegaskan bahwa kontribusi migas bagi Riau masih sangat minim dibandingkan kebutuhan masyarakat dan beban daerah.

“Kami berharap penyaluran PI dapat berjalan lancar dan sesuai aturan, yakni sebesar 10 persen,” ujar Datuk Seri Marjohan. (*)