Beritariau.com, Pekanbaru — Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan dan optimalisasi Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan (KMPDK) sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah (Sekda) dr. Ersan Saputra, TH, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pemetaan Lahan dan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman No. 460, Pekanbaru, Senin (10/11/2025).

Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) Provinsi Riau, Ir. H. M. Taufiq Oesman Hamid, dan turut dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik Kementerian Koperasi dan UKM, Koko Haryono, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta sejumlah kepala dinas dan pejabat dari kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Sekda Ersan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis siap berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam mempercepat pemetaan lahan serta pengembangan koperasi desa dan kelurahan.

“Kami yakin Koperasi Merah Putih merupakan wujud nyata penguatan ekonomi kerakyatan dari desa. Pemkab Bengkalis mendukung penuh program nasional ini dan siap mempercepat pemetaan lahan untuk pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Ersan.

Ia menambahkan bahwa saat ini Pemkab Bengkalis tengah melakukan inventarisasi lahan-lahan potensial yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan koperasi.

“Kami ingin koperasi desa tidak hanya menjadi wadah formal, tetapi benar-benar menjadi motor ekonomi masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, koperasi Merah Putih di Bengkalis diharapkan menjadi role model ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu, Kadis Perindagkop dan UKM Provinsi Riau Taufiq Oesman Hamid menjelaskan bahwa rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Penguatan Ekonomi Kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Program ini bertujuan menjadikan koperasi sebagai ujung tombak distribusi ekonomi di tingkat desa, untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan ekonomi masyarakat dari bawah.

Namun, Taufiq mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan masih menghadapi beberapa kendala, seperti terbatasnya akses, kurangnya kolaborasi antar lembaga, serta belum optimalnya pemetaan dan pemanfaatan lahan koperasi.

“Melalui forum ini, kami ingin menyatukan langkah dan mempercepat pembangunan koperasi Merah Putih yang berdaya saing di seluruh Riau,” ujarnya.

Hingga saat ini, Provinsi Riau telah memiliki 1.861 koperasi desa/kelurahan Merah Putih, di mana sekitar 98% telah terdaftar secara digital melalui aplikasi Mikro Side. Namun, baru 5% koperasi yang memiliki pemetaan aset lahan lengkap, dengan kendala utama berupa biaya pembebasan lahan dan keterbatasan regulasi daerah.

Selain itu, sebanyak 209 aset koperasi kini tengah dikembangkan untuk memperkuat struktur permodalan dan memperluas akses usaha masyarakat. Program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi lokal, serta memperluas pemasaran produk daerah hingga ke tingkat nasional.

Turut mendampingi Sekda Bengkalis dalam kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Andris Wasono, serta Kadis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Ismail. (*)