Beritariau.com, Pekanbaru - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka didampingi Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Gubernur Riau Abdul Wahid, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, serta Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia Endy Pattia Rahmadi meninjau langsung penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Pekanbaru, Senin (28/7/2025).

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan subsidi upah benar-benar diterima oleh pekerja yang memenuhi syarat, terutama peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori pekerja penerima upah (PU).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa program BSU adalah langkah konkret pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

“BSU ini adalah intervensi pemerintah agar daya beli tetap terjaga. Penyaluran nasional sudah mencapai 92,25% atau 14,7 juta orang. Di Provinsi Riau sendiri, sudah mencapai 91% dari target 368 ribu orang. Untuk Kota Pekanbaru, pencapaiannya hampir 90% atau sekitar 145 ribu penerima,” ujar Yassierli.

Ia menargetkan penyaluran BSU tuntas minimal 97% dalam waktu dekat. Untuk daerah yang sulit dijangkau, distribusi dilakukan secara langsung ke lapangan.

Yassierli juga menjelaskan bahwa BSU diberikan satu kali untuk dua bulan, tanpa proses pendaftaran. Penerima ditentukan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per 30 April 2025. Kriteria penerima adalah WNI dengan NIK yang valid, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori PU, dengan upah maksimal Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum wilayah, serta bukan ASN, TNI, Polri, atau penerima bantuan sosial lainnya.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menegaskan pentingnya kualitas data dalam mendukung efektivitas program BSU.

“BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen penuh memastikan bahwa data yang diberikan ke Kementerian Ketenagakerjaan adalah data yang valid dan mutakhir. Kami mengajak perusahaan dan peserta untuk rutin memperbarui data demi akurasi dalam penyaluran bantuan,” jelas Pramudya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam, Ruszian Dedy, yang turut hadir dalam kegiatan ini, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap perlindungan sosial pekerja. Ia menambahkan bahwa partisipasi aktif perusahaan sangat penting dalam mempercepat validasi dan pelaporan data kepesertaan.

“Keakuratan data peserta sangat menentukan kelancaran distribusi BSU. Kami terus mengimbau perusahaan untuk melaporkan data secara lengkap dan benar, termasuk NIK dan nomor rekening pekerja, agar bantuan bisa diterima tepat sasaran,” ujar Ruszian.

Peninjauan lapangan ini juga menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Pos Indonesia sebagai mitra distribusi, dalam mendukung program strategis pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional.

BPJS Ketenagakerjaan akan terus memperkuat perannya dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja, sekaligus mendukung berbagai kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat pekerja. (*)