Advertorial

Komisi V DPRD Riau Hearing Dengan Jemaat GPdI Mawar Sharon

Komisi V DPRD Riau Hearing Dengan Jemaat GPdI Mawar Sharon

HEARING - Komisi V DPRD Riau Menggelar Hearing Dengan Jemaat Gereja | Humas DPRD Riau

Beritariau.com, Pekanbaru – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Robin P. Hutagalung, didampingi Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Ade Hartati Rahmat dan Sardiyono, serta Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau Suyadi, menggelar hearing dengan Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Mawar Sharon, Jumat (4/11/2022).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, dihadiri oleh Ketua KNPI Riau Larshen Yunus beserta pengurus KNPI Riau, dan Jemaat GPdI Mawar Sharon yang beralamat di Jalan Harapan Jaya, Kelurahan Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

Pembangunan gereja yang sudah dimulai sejak bulan November 2021 ini, sudah mencapai 40 persen dengan dana hasil gotong royong dari iuran Jemaat GPdI Mawar Sharon. Sebanyak 120 KK Jemaat GPdI Mawar Sharon yang berdomisili di Harapan Jaya.

Untuk itu, kedatangan Jemaat GPdI Mawar Sharon meminta bantuan kepada DPRD Provinsi Riau dalam hal pendanaan sisa 60 persen pembangunan tersebut. Hal tersebut dikarenakan sejak awal dilakukan pembangunan, Jemaat GPdI Mawar Sharon belum pernah menerima bantuan dari pemerintah kota maupun pemerintah provinsi.

“Kami sampaikan kepada wakil rakyat kami, untuk dapat memberikan perhatian kepada gereja kami dengan dasar sudah memenuhi IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Sesuai amanat dan aturan yang ada, alangkah layaknya kami mendapat bantuan tersebut,” ujar Tanjung Juru Bicara Jemaat GPdI Mawar Sharon.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Robin P. Hutagalung menjelaskan bahwa bantuan rumah ibadah untuk tahun 2023 tidak dapat dimasukkan lagi dikarenakan sudah dilakukan penandatanganan MoU.

“Di APBD ini, ada juga yang namanya bantuan rumah ibadah. Mekanismenya disahkan di APBD. Ini kita sudah penandatanganan MoU, kami sudah rujukkan gereja-gereja. Tapi seingat saya memang belum ada GPdI Mawar Sharon. Nah itu 2023 sudah dikunci, tinggal pengesahan secara formal,” terangnya.

FOTO : Ketua Komisi V DPRD Riau Robin P Hutagalung Saat Memimpin Rapat Hearing dengan Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Mawar Sharon | Humas DPRD Riau

Namun demikian, Robin mengatakan akan mencarikan solusi terhadap kondisi tersebut.

“Menurut saya nanti kita cari waktu untuk melihat kesana. Agar saya bisa berdiskusi dengan panitianya. Kalau bicara DPRD, itu sudah terkunci. Walaupun agak terlambat, tetapi bagus pertemuan ini,” ucap Robin.

Menyambung hal tersebut, Ade Hartati Rahmat turut memberikan pendapat terhadap langkah yang dilakukan oleh Jemaat GPdI Mawar Sharon.

“Ketika membaca surat dari KNPI, wah ini langkah maju dari hati, mau mengurusi masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Saya pikir ini hal yang positif,” kata Ade.

Ade juga mengatakan akan mengupayakan bantuan dana pembangunan gereja tersebut dengan dana CSR.

SUASANA Hearing Komisi V DPRD Riau dengan Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Mawar Sharon | Humas DPRD Riau

“Dikarenakan mekanisme, tidak memungkinkan dimasukkan ke APBD 2023. Nanti akan dimasukkan ke 2024, bahwa pemerintah berpihak pada semua agama. Nanti akan kita carikan bantuan lain, contohnya dana CSR untuk membantu pendanaan pembangunan gereja ini. Kami mendukung pembangunan keagamaan dan pemerintah wajib hadir dalam hal ini,” jelas Ade. (Adv)