Beritariau.com, Pekanbaru - Sejumlah pemuda yang menamakan dirinya aliansi Gerakan Masyarakat Pengawal Kebijakan Publik (GMPKP - Indonesia) menyatakan sikap akan turun dengan jumlah 30 orang, melakukan unjuk rasa yang akan di gelar di kantor Dinas PUPR Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Senin (5/7/2022) pagi. 

Kedatangan aliansi ini meminta Walikota Pekanbaru agar segera memanggil dan mengevaluasi kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi, terkait dugaan adanya persekongkolan jahat dalam memenangkan proyek miliaran rupiah yang dimenangkan badan usaha berkualifikasi kecil yakni CV. Batenggang, APBD tahun 2022 disinyalir Rp 6.663.002.000.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi GMPKP meminta Kejaksaan Tinggi Riau agar segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru yang terlibat dalam pengerjaan pembangunan drainase perkantoran yang berada di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

Pihaknya menduga kuat sejak dari pemenangan tender hingga pekerjaan terdapat keganjilan yang diduga melanggar ketentuan perundang - udangan, serta dugaan unsur tindak pidana korupsi.

Berangkat dari pernyataan sikap Aliansi GMPKP itu, saat hendak mendatangi kantor Walikota Baru, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, namun Korlap GMPKP, Basarudin mengatakan aksi itu mendadak batal dengan alasan sejumlah anggotanya pada pulang kampung. Hal itu dikatakan Korlap GMPKP Basarudin melalui WhatsApp Senin (5/7/2022), 10.00 WIB.

"Ditunda dulu kanda, dikarenakan kawan pada pulang kampung," katanya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi kepada Kadis PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi, (05/07/2022) terkait hal itu, dia belum memberikan respon apapun. (*)