‎Beritariau.com, Kampar - Merasa dirugikan dan ditipu oleh Kepala Desa, warga yang terkena dampak rencana pembangunan Pasar Danau Bingkuang di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar mengadu ke DPRD Kampar.

Sayangnya, dalam Rapat Dengar Pendapat atau hearing Komisi IV DPRD Kampar di Ruang Banggar, Senin (19/09/16) siang, Kepala Desa (Kades) Danau Bingkuang justru mangkir. ‎Wakil Ketua DPRD Kampar M Faisal tampak kesal dalam forum yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV Safii Samosir saat itu.

Saat hearing, Faisal mengatakan bahwa, polemik berawal dari sosialisasi yang disampaikan Kades yang ternyata tak konsisten. Awalnya, Kades memberitahukan bahwa di lokasi itu akan dibangun 28 kios sebagai ganti rugi bangunan milik warga.

Selain itu, warga yang kiosnya terkena dampak pembangunan juga akan diganti dengan kios baru. Sedangkan warga yang rumahnya dibongkar dalam pembangunan itu, akan diberi rumah layak huni.

"Warga setuju. Tapi, tiba-tiba datang surat Kades agar mengosongkan rumah. Kalau tidak, akan dibongkar," kata Faisal.

Surat Kades itulah yang menimbulkan keresahan warga. Pasalnya, rumah layak huni yang dijanjikan belum diberikan. "Lagian, apa dasarnya memberi rumah layak huni. Penerima kan harus punya kriteria tersendiri," ketus Faisal.

Bukan itu saja, kata Faisal, warga juga merasa dikelabui karena ternyata kios yang akan dibangun hanya 14 dari dijanjikan 28 unit.

Menurut Faisal, komunikasi antara Pemerintah, dalam hal ini Disperindagpas dan Kepala Desa, dengan warga tidak berjalan baik. Ia mencurigai, janji ganti rugi yang disampaikan dalam sosialisasi hanya sekedar untuk memuluskan agar pembangunan cepat dimulai.

Dalam hearing itu, Kepala Disperindagpas Amin Filda berharap agar dewan ikut mencari solusi. Ia meminta bantuan dalam mencairkan komunikasi dengan warga. Direncanakan, hearing itu, akan dilanjutkan di Kantor Camat Tambang nantinya.

Dewan meminta agar Kades Danau Bingkuang dihadirkan. Warga terkena dampak dan Kepolisian Sektor Tambang juga diminta hadir.

Yang hadir dalam hearing itu, antara lain, anggota Komisi IV yakni Fahmil, Firman Wahyudi, Kardilan Kasim dan Harsono. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kampar Amin Filda didampingi staf dan sejumlah warga yang terkena dampak pembangunan juga hadir. [red]‎