Beritariau.com, Meranti -- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk mempermudah akses warga yang bekerja di Malaysia. Komitmen tersebut menjadi salah satu pembahasan utama saat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Karimun di Ruang Kerja Sekda, Rabu (29/7/2026).

Pertemuan itu menjadi ajang bertukar gagasan dan pengalaman mengenai berbagai isu strategis, mulai dari peningkatan pelayanan keprotokolan, komunikasi pemerintahan, tata kelola informasi publik, hingga persoalan mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas sosial dan ekonomi kedua daerah.

Sekda Sudandri didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tengku Arifin serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Kepulauan Meranti, Afrinal Yusran. Sementara rombongan DPRD Kabupaten Karimun dipimpin Wakil Ketua Komisi II Hasanuddin, bersama anggota Komisi II Sulistina, S.H., dan Aloysius beserta staf pendamping.

Dalam diskusi tersebut, Sudandri menjelaskan bahwa salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah mempermudah akses keberangkatan masyarakat yang bekerja di Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun. Menurutnya, kemudahan akses tersebut penting untuk mendukung mobilitas masyarakat tanpa mengesampingkan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.

Ia mengungkapkan, pemerintah daerah telah mengambil langkah awal dengan menggelar rapat koordinasi bersama Kantor Imigrasi, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta Pelindo guna mencari solusi terbaik terkait pelayanan bagi masyarakat yang akan berangkat ke Malaysia.

"Kita sudah mengadakan rapat, dan kita ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat Meranti yang ingin berangkat ke Malaysia, namun tetap sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Sudandri.

Menurutnya, koordinasi lintas instansi menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan tetap memenuhi aspek keamanan serta ketentuan keimigrasian.

Sudandri berharap sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan pemerintah daerah tetangga dapat terus diperkuat agar masyarakat memperoleh kepastian layanan yang lebih baik, khususnya bagi pekerja yang menggantungkan mata pencahariannya di Malaysia.

"Semoga kolaborasi ini bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Hasanuddin, menyampaikan bahwa persoalan akses keberangkatan pekerja ke Malaysia juga berdampak terhadap kondisi perekonomian di Kabupaten Karimun. Berkurangnya mobilitas masyarakat menyebabkan aktivitas transportasi laut ikut menurun.

"Hal ini benar adanya. Putaran ekonomi saat ini menjadi lemah sehingga banyak feri yang tidak lagi beroperasi karena tidak mencukupi biaya operasional," ungkap Hasanuddin.

Ia berharap pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam membangun koordinasi yang lebih erat antara Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mencari solusi bersama atas persoalan mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan.

Melalui komunikasi yang intensif dan kolaborasi antarinstansi, kedua daerah optimistis berbagai kendala yang selama ini dihadapi masyarakat dapat diselesaikan secara bertahap. Kemudahan akses menuju Malaysia diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi para pekerja migran asal Meranti, tetapi juga mampu menggerakkan kembali aktivitas transportasi laut, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. (*)