Beritariau.com, Siak -- Bupati Siak, Afni Zulkifli, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Siak untuk memastikan setiap anggaran yang bersumber dari APBD memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat memberikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna ke-8 masa sidang III di Ruang Rapat Putri Kacamayang DPRD Siak, Senin (6/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Afni menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan. Menurutnya, pandangan DPRD menjadi bahan evaluasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Setiap rupiah APBD harus mampu memberikan manfaat nyata. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat," tegasnya.

Afni mengakui kapasitas fiskal Kabupaten Siak masih menghadapi berbagai keterbatasan. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan program-program prioritas yang berdampak langsung melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, percepatan digitalisasi layanan publik, serta memperjuangkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, sejumlah sektor strategis tetap menjadi fokus pembangunan, di antaranya peningkatan infrastruktur, penyediaan layanan air bersih, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi daerah.

Pada sektor infrastruktur, Pemkab Siak terus mengoptimalkan pemeliharaan jalan sekaligus mengupayakan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Sementara di sektor air bersih, pemerintah melakukan pengembangan sistem pembayaran digital, perluasan jaringan distribusi, dan penambahan sambungan rumah secara bertahap.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah juga terus mendorong peningkatan sarana dan prasarana, pemerataan tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan, sehingga pelayanan dasar kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Afni menilai keberhasilan pembangunan tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah semata. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

"Kolaborasi semua pihak menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Pemerintah akan terus terbuka terhadap kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menghadirkan pembangunan yang lebih berkualitas dan berpihak kepada masyarakat," ujarnya.

Rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki agenda pembahasan lanjutan bersama DPRD Kabupaten Siak. (*)