Beritariau.com, Dumai -- Pelabuhan Penumpang Dumai resmi menerapkan sistem pembayaran non-tunai sebagai bagian dari penguatan ekosistem digital di sektor layanan publik. Pemerintah Kota Dumai menyambut baik kebijakan yang diinisiasi Bank Indonesia tersebut dan menyatakan siap mendukung penuh implementasinya.

Peluncuran Pelabuhan Penumpang Dumai sebagai Kawasan Non Tunai berlangsung pada Kamis (2/7/2026) dan dihadiri Wali Kota Dumai H. Paisal, Asisten II Setdaprov Riau Helmi yang mewakili Plt Gubernur Riau, perwakilan Bank Indonesia, Pelindo Regional I Dumai, serta sejumlah pemangku kepentingan.

Dalam sambutannya, Wali Kota H. Paisal menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi mewujudkan digitalisasi layanan di pelabuhan. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kota Dumai dalam membangun kota yang modern melalui konsep Smart City.

"Pelabuhan Dumai merupakan wajah depan kota, bahkan menjadi pintu gerbang Indonesia bagi wisatawan dari negara tetangga. Dengan penerapan sistem pembayaran non-tunai dan QRIS Antarnegara, pelayanan menjadi lebih mudah, transparan, akuntabel, serta mampu meminimalkan potensi pungutan liar," ujar Paisal.

Ia menambahkan, penerapan sistem pembayaran digital juga diyakini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan data kuartal pertama tahun ini, lebih dari 15 ribu wisatawan mancanegara memasuki Indonesia melalui Pelabuhan Dumai, dengan mayoritas berasal dari Malaysia.

"Melalui QRIS Antarnegara, wisatawan asing dapat bertransaksi dengan lebih mudah. Kami berharap seluruh pelaku usaha dan penyedia jasa di kawasan pelabuhan segera beradaptasi karena ini menjadi peluang besar untuk menggerakkan ekonomi Dumai," katanya.

Apresiasi juga disampaikan Pemerintah Provinsi Riau melalui Asisten II Setdaprov Riau, Helmi. Ia menyebut Dumai memiliki kontribusi sekitar 8,6 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau sehingga modernisasi pelayanan publik menjadi kebutuhan penting.

"Pertumbuhan ekonomi yang baik harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang modern, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu, kami mengapresiasi Bank Indonesia dan Pemerintah Kota Dumai yang terus mendorong percepatan digitalisasi," ujar Helmi.

Melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Pemerintah Kota Dumai berkomitmen memperluas penerapan pembayaran non-tunai ke berbagai sektor, seperti pasar rakyat, pusat kuliner, sentra UMKM, hingga layanan retribusi daerah guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sistem pembayaran non-tunai di Pelabuhan Penumpang Dumai mencakup seluruh layanan di kawasan pelabuhan, mulai dari pembayaran pas masuk kendaraan, tiket terminal penumpang, hingga tiket kapal feri internasional rute Dumai–Melaka, Dumai–Port Dickson, dan Dumai–Muar melalui layanan QRIS Cross-Border.

Dengan implementasi tersebut, Kota Dumai semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu gerbang internasional Indonesia yang mengedepankan sistem pembayaran digital modern, inklusif, dan berdaya saing. (*)