Beritariau.com, Bekasi – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menjalin kerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) di sektor transportasi darat.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, dengan Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan, Suharto, di Kampus Politeknik Transportasi Darat Indonesia–Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD), Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).

Selain MoU, turut ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan PTDI-STTD terkait pemenuhan kebutuhan SDM transportasi darat untuk periode 2027–2032.

Melalui kerja sama yang berlaku selama lima tahun tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti mengusulkan pemenuhan kebutuhan tenaga profesional bidang transportasi darat sebanyak 10 orang yang berasal dari putra-putri daerah.

Program ini dirancang untuk mencetak aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kompetensi teknis melalui pendidikan vokasi. Setelah menyelesaikan pendidikan, para peserta diharapkan kembali mengabdi dan memperkuat pelayanan transportasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati H. Asmar menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas SDM sekaligus mendukung pembangunan sektor transportasi yang berkelanjutan di daerah kepulauan.

“Melalui kerja sama ini, kita berharap lahir tenaga-tenaga profesional di bidang transportasi darat yang berasal dari putra-putri terbaik Kepulauan Meranti. Mereka nantinya akan kembali mengabdi untuk memperkuat pelayanan dan pembangunan sektor transportasi di daerah,” ujarnya.

Lulusan PTDI-STTD nantinya berpeluang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai formasi instansi pusat maupun daerah yang telah bekerja sama sejak awal pendaftaran.

Kerja sama antara Pemkab Kepulauan Meranti dan Kementerian Perhubungan ini diharapkan menjadi fondasi dalam mencetak SDM transportasi yang kompeten, sekaligus mendorong peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih baik di masa depan. (*)