Beritariau.com, Pekanbaru - Komisi V DPRD Provinsi Riau menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan BPJS Kesehatan guna membedah serapan anggaran Universal Health Coverage (UHC) serta kendala akses medis di wilayah setempat, Senin (20/4/2026). 

Foto: Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet. 

Foto: Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan BPJS Kesehatan. 

Dalam forum tersebut terungkap bahwa meski secara statistik kepesertaan telah melampaui total populasi, tingkat keaktifan kartu peserta masih menjadi kendala utama bagi jutaan warga untuk mendapatkan layanan instan.

Foto: Wakil Ketua Komisi V, Abdul Kasim. 

Foto: Komisi V DPRD Provinsi Riau.

Legislator secara tegas menyoroti urgensi validasi data Penerima Bantuan luran (PBI) agar tetap sasaran, mengingat adanya penonaktifan massal yang berdampak pada hak kesehatan masyarakat kurang mampu di berbagai zona merah.

Foto: Anggota DPRD Riau, Ginda Burnama. 

Foto: Pihak Dinas Kesehatan Provinsi Riau saat memberi keterangan kepada Komisi V DPRD Riau. 

Selain masalah administratif, distribusi fasilitas kesehatan yang belum merata dan birokrasi rujukan yang berbelit antara daerah dan pusat kota menjadi poin krusial yang harus segera dibenahi.

Foto: Anggota DPRD Riau, Ayat Cahyadi. 

Foto: Anggota DPRD Riau, Fairus. 

Dewan mendesak penguatan infrastruktur kesehatan di kabupaten yang belum mencapai target prioritas agar standar pelayanan minimal dapat dirasakan secara adil oleh seluruh penduduk tanpa terkendala sekat geografis. (Galeri Foto)