Beritariau.com, Bengkalis – Pemerintah Kabupaten Bengkalis optimistis mampu mencapai target penilaian mandiri kabupaten/kota pangan aman tahun 2026 sesuai standar yang ditetapkan.

Optimisme tersebut disampaikan Bupati Bengkalis melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Syahruddin, saat membuka kegiatan advokasi dan pendampingan penilaian pangan aman yang digelar Balai Pengawas Obat dan Makanan, Rabu (22/4/2026), di Kantor Bupati Bengkalis.

Syahruddin menegaskan, keamanan pangan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin dari sisi mutu, gizi, dan keamanannya. Karena itu, pengawasan pangan perlu dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir.

“Pangan bukan sekadar kebutuhan, tetapi hak dasar masyarakat yang harus dijamin keamanannya agar masyarakat dapat hidup sehat dan produktif,” ujarnya.

Ia menambahkan, upaya mewujudkan pangan aman tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan berkelanjutan, mulai dari produksi hingga konsumsi.

Pemkab Bengkalis juga mendorong seluruh perangkat daerah terkait untuk meningkatkan koordinasi dalam mendukung penilaian pangan aman, sekaligus memperkuat pengendalian resistensi antimikroba yang kini menjadi isu kesehatan global.

“Kami menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memberikan dukungan penuh, termasuk dalam pemenuhan indikator dan penginputan data secara tepat waktu,” tegasnya.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan antibiotik serta penguatan regulasi di sektor kesehatan dan perdagangan juga menjadi perhatian penting pemerintah daerah.

Dalam kegiatan tersebut turut dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan BPOM Dumai untuk mewujudkan daerah pangan aman.

Pemkab Bengkalis berharap, melalui langkah ini, dapat tercipta sistem pangan yang aman, sehat, dan berkualitas guna mendukung visi daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. (*)