Beritariau.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau tengah mengkaji rencana penambahan penyertaan modal daerah guna memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembahasan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Riau, Jumat (27/3/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Riau dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi daerah agar lebih terarah, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian. 

Selain rencana penambahan modal, rapat juga membahas evaluasi terhadap penyertaan modal yang telah berjalan, termasuk capaian kinerja serta kontribusinya terhadap daerah.

Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, menegaskan bahwa setiap kebijakan penambahan modal harus melalui kajian yang matang dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

“Kami ingin memastikan penyertaan modal ini benar-benar memberikan manfaat optimal dan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja BUMD,” ujarnya.

Menurutnya, hasil evaluasi kinerja BUMD menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan lanjutan. Pendekatan berbasis data dan perencanaan terukur dinilai krusial agar setiap investasi daerah dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.

Ia menambahkan, penguatan permodalan diperlukan agar BUMD mampu lebih kompetitif di tengah persaingan usaha, sekaligus meningkatkan profesionalisme dan inovasi dalam menjalankan bisnisnya. Dengan demikian, peran BUMD sebagai penggerak ekonomi daerah dapat semakin optimal.

Pemprov Riau juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala dalam pengelolaan dana penyertaan modal. Hal ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran tetap akuntabel dan sesuai peruntukan. 

“Kami tidak ingin ada penyimpangan dalam pemanfaatan anggaran. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Melalui kajian ini, Pemprov Riau berharap kebijakan penambahan penyertaan modal dapat segera direalisasikan sesuai kebutuhan daerah, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (*)