Beritariau.com, Siak – Setelah sempat mencatat kerugian hingga USD 14 juta pada 2024, PT Bumi Siak Pusako (BSP) menunjukkan tren pemulihan signifikan. Pada awal 2026, perusahaan migas daerah tersebut memproyeksikan dividen mencapai USD 6 juta atau setara lebih dari Rp100 miliar.

Komisaris BSP yang juga Asisten II Pemkab Siak, Herianto, menyebut capaian ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh dan kebijakan strategis sejak Afni Zulkifli menjabat sebagai perwakilan pemegang saham mayoritas.

“Kami bekerja dari arahan dan kebijakan Ibu Bupati, dan Alhamdulillah BSP mulai rebound serta dapat membukukan dividen yang insyaAllah mencapai USD 6 juta pada 2026,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).

Dari hasil rapat internal bersama notaris, dividen interim yang dapat langsung dibagikan mencapai USD 4,5 juta atau sekitar Rp75,9 miliar. Sisanya akan ditetapkan melalui RUPS tahunan setelah audit kantor akuntan publik rampung. Dengan porsi kepemilikan saham 72,29 persen, Pemerintah Kabupaten Siak diperkirakan menerima sekitar Rp52 miliar pada tahap awal pembagian.

Komposisi saham lainnya tercatat dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau (18,07%), Pemkab Kampar (6,02%), Pemkab Pelalawan (2,41%), dan Pemko Pekanbaru (1,21%).

Herianto menjelaskan, pemulihan kinerja BSP didorong langkah efisiensi besar, termasuk evaluasi kegiatan trucking minyak via jalur darat serta perubahan skema penjualan minyak mentah dari ekspor menjadi pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Sejumlah proyek non-prioritas juga ditunda dan manajemen direstrukturisasi pasca tantangan operasional sejak Maret 2023.

“BSP adalah salah satu tulang punggung PAD Siak, sehingga performanya harus terus dijaga,” tegasnya.

Dalam upaya memperkuat kontribusi sektor migas terhadap daerah, Afni juga aktif berkonsultasi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta Kepala SKK Migas Djoko Siswanto.

Untuk 2026, terdapat tiga agenda strategis BSP, yakni pemenuhan Komitmen Kerja Pasti (KKP) melalui pengeboran tujuh sumur, rencana kolaborasi pengadaan pipa baru guna menekan biaya distribusi, serta penetapan direksi definitif melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (UKK) secara profesional.

Pemkab Siak berharap kinerja positif BSP terus terjaga sehingga kontribusi dividen bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dimaksimalkan demi kemaslahatan masyarakat. (*)