Beritariau.com, Pekanbaru – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid terus memperkuat langkah strategis Pemprov Riau dalam menekan laju inflasi daerah. Salah satunya melalui penguatan sinergi antara BUMD Riau Pangan Bertuah dengan sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kampar.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepakatan (MoU) yang berlangsung di Gedung Pauh Janggi, Pekanbaru, Senin (20/10/2025). Program ini difokuskan pada pengembangan budidaya dan pascapanen cabai di tingkat desa sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah.

“Saya sangat mengapresiasi inisiatif ini karena menjadi momentum penting bagi kita untuk membangun kemandirian pangan berbasis desa,” ujar Gubri Abdul Wahid dalam sambutannya.

Abdul Wahid menjelaskan, sejak menjabat sebagai Gubernur Riau delapan bulan lalu, pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utamanya. Ia menyebut, lonjakan harga cabai menjadi penyumbang utama inflasi di Provinsi Riau selama beberapa bulan terakhir.

“Inflasi di Riau sebagian besar dipicu oleh kenaikan harga komoditas pangan, terutama cabai. Kondisi ini terjadi karena kita masih sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain,” jelasnya.

Ketergantungan tersebut, lanjutnya, membuat harga pangan di Riau sangat mudah bergejolak ketika pasokan luar daerah berkurang. Oleh sebab itu, Pemprov Riau mendorong penguatan produksi pangan lokal yang dikelola langsung oleh BUMDes di bawah koordinasi BUMD.

“Kenaikan harga cabai hingga mencapai Rp100 ribu per kilogram beberapa waktu lalu harus menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk berbenah,” tegasnya.

Melalui kerja sama dengan Riau Pangan Bertuah, BUMDes di Kabupaten Kampar akan diberdayakan dalam proses pascapanen cabai. Hasil produksi dari desa nantinya akan ditampung oleh BUMD sehingga para petani dan pelaku usaha kecil memperoleh kepastian pasar dan harga yang stabil.

“Menanam cabai tidak sulit. Bisa dilakukan di pekarangan rumah maupun lahan desa dengan modal yang relatif kecil. Saya yakin BUMDes mampu menjalankannya,” tutur Gubri.

Program ini diharapkan menjadi model kolaborasi efektif antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat desa dalam menjaga kestabilan harga serta memperluas peluang ekonomi di perdesaan.

“Kampar kita jadikan contoh pertama. Jika berhasil, pola kerja sama ini akan kita kembangkan ke daerah lain di Riau,” tambahnya.

Gubri Abdul Wahid juga memastikan, Pemprov Riau akan memberikan dukungan anggaran bagi penguatan ketahanan pangan desa melalui bantuan keuangan (bankeu) yang mulai direalisasikan tahun depan.

“Insyaallah, tahun depan kami alokasikan anggaran khusus untuk program ketahanan pangan di desa agar ketersediaan bahan pokok lebih terjamin,” ungkapnya.

Selain itu, Pemprov Riau bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Riau dan Dinas Tanaman Pangan juga terus menyalurkan bibit cabai kepada masyarakat sebagai bagian dari gerakan menanam cabai di rumah tangga. Langkah ini diyakini dapat membantu mengendalikan harga komoditas di pasar.

“Upaya ini hasilnya mungkin baru terasa dua hingga tiga bulan ke depan, tapi ini adalah langkah nyata menekan inflasi dari akar masalahnya,” tutup Gubri. (*)