Beritariau.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Pemprov Riau menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah Tahun 2024 hingga Triwulan III 2025, Selasa (14/10/2025), di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya memastikan setiap anggaran daerah dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan. Pemeriksaan juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola yang bersih dan berintegritas.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan apresiasi atas peran aktif BPK RI dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami menyambut baik kegiatan ini. Pemeriksaan kepatuhan ini bukan sekadar formalitas, tapi langkah nyata untuk memperbaiki tata kelola agar semakin transparan dan akuntabel,” ujar Syahrial.

Ia menegaskan pentingnya optimalisasi PAD dan penggunaan belanja daerah yang tepat sasaran, serta mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar disiplin dalam penyediaan data dan laporan.

“Saya minta semua OPD menyiapkan data dengan akurat dan tepat waktu. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama dalam menjaga keuangan daerah tetap sehat,” tegasnya.

Lebih jauh, Syahrial mengajak seluruh jajaran Pemprov Riau untuk menjadikan pemeriksaan ini sebagai momentum memperkuat komitmen mewujudkan Visi Riau Bedelau — Riau yang Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis, dan Maju.

“Kita ingin memastikan bahwa tata kelola keuangan di Riau berjalan baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (*)