Beritariau.com, Duri - Sebagai institusi yang diberi amanat untuk melindungi dan menyejahterakan pekerja Indonesia melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah dalam melaksanakan Paket Stimulus Ekonomi. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Duri, Alwani Fitra Jaya mengatakan kebijakan ini dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.  

"Dalam paket stimulus tersebut, BPJS Ketenagakerjaan terlibat langsung dalam tiga kebijakan utama. Pertama, memperluas cakupan kepesertaan dan pengelolaan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," ungkapnya Jumat (20/12/2024).

Menurut beliau program ini diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih luas kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan, sehingga mereka tetap mendapatkan manfaat jaminan sosial yang telah menjadi hak mereka.  

Kedua, kebijakan ini juga memberikan dukungan bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa pekerja terdampak tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun untuk membantu mereka kembali ke dunia kerja.  

Ketiga, relaksasi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50% turut menjadi bagian penting dari kebijakan ini. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban pemberi kerja tanpa mengurangi perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja yang mungkin dihadapi para pekerja.  

Melalui kebijakan ini, BPJS Ketenagakerjaan terus berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan pekerja Indonesia. Dengan semangat Kerja Keras Bebas Cemas, BPJS Ketenagakerjaan siap bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan perlindungan pekerja tetap optimal, bahkan dalam situasi yang penuh tantangan. (*)