Galeri Foto

Komisi IV DPRD Riau Gelar Rapat Lanjutan Pembangunan Jalan Alternatif Kendaraan ODOL

Komisi IV DPRD Riau Gelar Rapat Lanjutan Pembangunan Jalan Alternatif Kendaraan ODOL

Komisi IV DPRD Provinsi Riau melakukan rapat kerja lanjutan terkait pembangunan jalan alternatif kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL)

Beritariau.com, Pekanbaru - Komisi IV DPRD Provinsi Riau melakukan rapat kerja lanjutan terkait pembangunan jalan alternatif kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL), di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Rabu (15/5/2024).

Rapat ini dipimpin oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Manahara Napitupulu, didampingi Tumpal Hutabarat, Adam Syafaat, Sahidin, dan Farida H Saad. 

Foto: Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Manahara Napitupulu saat memimpin rapat. 

Hadir pada kesempatan ini, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau Andi Yanto beserta jajarannya, Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diondo Simatupang beserta jajaran.

Kemudian Ketua DPRD Inhu Elda Suhanura, Forkopimda Kabupaten Inhu-Inhil-Kuantan Singingi, perwakilan perusahaan batubara dan kelapa sawit dari Kabupaten Inhu-Inhil-Kuantan Singingi, beserta tokoh-tokoh masyarakat termasuk Ormas Forum Penyelamatan Aset Negara (FPAN).

Foto: Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Adam Syafaat saat mengikuti rapat. 

Diawal rapat, pimpinan rapat Manahara Napitupulu menjelaskan maksud daripada pertemuan yang melibatkan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Indragiri Hilir (Inhil), dan Kuantan Singingi (Kuansing) untuk menindaklanjuti wacana pembangunan jalan alternatif yang melalui tiga kabupaten ini.

Foto: Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Farida H Saad saat mengikuti rapat. 

”Peraturan daerah kita, sudah ada Perda pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus. Sudah ada legal standing untuk kita lanjuti. 

Foto: Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Sahidin saat mengikuti rapat. 

Menurut Manahara Napitupulu, ketika dari forum sudah melempar wacana ini kepada Komisi IV, tentu atas adanya kondisi rill di lapangan yang hendak dicarikan solusinya.

Foto: Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Tumpal Hutabarat saat mengikuti rapat. 

"FPAN ini tidak mempunyai kewenangan, tentu dari pemerintah diharapkan ada solusinya,” jelasnya. (Galeri Foto)