BeritaRiau.com, Pekanbaru - Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) minta Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru agar melakukan perbaikan jalan rusak di 15 Kecamatan di wilayah kota Pekanbaru.

Kadis PUPR Pekanbaru yang saat ini menjabat Sekda Pekanbaru, Indra Pomi Nasution telah melakukan berbagai upaya perbaikan ruas jalan yang rusak. Selain itu ia berhasil meloby Pemprov Riau untuk mengucurkan Bantuan keuangan (Bankeu) khusus untuk perbaikan jalan di Pekanbaru yang mencapai Rp12 miliar.

Menurut Romi Frans, sejak OPD PUPR Dipimpin oleh Plt Edwar Riansyah, belum didapat secara signifikan hasil maupun perbaikan.

"Salah satunya dengan cara tambal sulam, dimana mutu pekerjaannya terkesan asal jadi. Pasalnya, baru saja di kerjakan namun rusak lagi, apalagi terkena air hujan. Artinya mutu pekerjaannya tidak baik," Ucap Romi Frans, Jumat (24/3/2023).

Romi Frans menyebut, tim SPKN akan melakukan Observasi secara rutin untuk melihat kinerja Plt Kadis PUPR Pekanbaru, khususnya dalam perbaikan jalan rusak, dan meminta Plt Kadis PUPR untuk memantau hasil perkerjaan anak buahnya, khusunya OP dilapangan, terutama pekerjaan tambal sulam.

Lanjut Romi, Sekda Pekanbaru sebelumnya tahun 2023 akan lakukan pekerjaan Overlay lima ruas jalan dengan menggunakan anggaran Bankeu Pemprov Riau. Yakni Jalan Firdaus Kecamatan Bukit Raya, Jalan Tanjung Kecamatan Bukit Raya, Jalan Pemuda Tampan, Jalan Dahlia dan juga Jalan Parit Indah.

"Kami meminta kepada Dinas PUPR selektif dalam menyeleksi kontraktor pelaksana pekerjaan. melalui LPSE ,dan Jangan ada permainan atau kong kalikong, atau pihak yang megerjakan itu itu aja rekanannya sehingga hasil pekerjaan tidak tercapai dengan baik," katanya.

Romi menegaskan, agar Plt kepala dinas PUPR untuk bekerja dengan baik. Tim DPP SPKN akan terus melakukan observasi setiap kegiatan yang ada di OPD PUPR kota Pekanbaru.

"Kalau nantinya ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan, kami akan tetap melaporkan ke penegak hukum," sebutnya.

"sebelum dan sesudah Edwar Riansyah menjabat sebagai Plt Kadis PUPR Pekanbaru, tampak susah untuk di mintai kementarnya, kita bukan tidak tahu kegiatan dia sebelumnya di PUPR, maka dari itu kami dari tim DPP SPKN berharap kepada Edwar Ryansyah bekerjalah untuk rakyat," tegas Romi.

Lanjut Romi Frans menjelaskan, kami tidak menutup kemungkinan akan melakukan pulbaket beberapa kegiatan yang di tangani Edwar selama ini.

Adapun kegiatan itu di Taman dalam kota, Gedung Islamic Center, Mobiler dan lainnya. Jika nantinya ada temuan kita akan laporkan ke KPK atau Kejaksaan agung 

"Kami meminta kepada Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Atau LHKASN dari Plt Kadis PUPR tersebut," pungkasnya.

Plt Kadis PUPR Kota Pekanbaru, Edwar Riansyah saat dimintai komentarnya, belum memberikan tanggapan. (*)